ULASAN

Masyarakat Kita Mulai Memotret Pemimpin Nasional

2008-02-13T15:46:00.004+07:00

Meski pertarungan yang sebenarnya baru akan berlangsung tahun depan, tapi kandidat-kandidat yang telah mendeklarasikan dirinya untuk melaju menjadi calon Presiden pada Pilpres 2009 terlihat antusias ‘berkampanye’ walau dalam bentuk yang berbeda. Secara sadar, sebenarnya para kandidat ini sudah mulai pasang kuda-kuda menggelontorkan misi, visi dan program bagaimana membangun dan merancang negeri yang bernama Indonesia ini, untuk mampu dan dapat bersaing dengan negara lain dalam hal kemajuan. Terutama pada semua bidang kehidupan. Selain itu, penunjukkan diri secara personal bahkan kritik yang dibangun terhadap pemerintah yang berkuasa saat ini adalah bagian penting dan jadi menu utama untuk disampaikan. Tata cara mereka memang berbeda dalam melemparkan pendapat dan penilaian. Namun, pada intinya adalah bagaimana menunjukkan ‘eksistensi’ untuk dapat dinilai secara positif. Sehingga pesan yang disampaikan mendapat respon dan pengakuan sedapat mungkin diraih.

Kemarin, di grand ballroom Four Season Hotel Jakarta, Pertunjukan itu terlihat dalam pementasan dan warna yang berbeda. Cukup menarik, karena pertunjukan tersebut dikemas dalam sebuah peluncuran majalah terbaru dengan menghadirkan figur-figur yang pastinya cukup dikenal di negeri ini. Sutiyoso adalah salah- satunya. Kelahiran Semarang 6 Desember 1944, pensiunan Jenderal bintang tiga dan mantan Gubernur DKI ini didaulat untuk menyampaikan pidato politik. Jika dicermati, sulit ‘menafsirkan’ lebih dalam maksud dari penggagas acara mengapa mantan orang nomor satu di DKI yang fenomenal dengan proyek ‘Busway’ nya ini diminta berpidato. Yang pasti, sejak tanggal 1 Oktober 2007 saat dirinya mencalonkan diri jadi Presiden, Sutiyoso semakin terlihat famous dan menjadi incaran mereka-mereka yang mau ‘bersekutu’ secara politik.

Dengan stelan jas hitam, pria yang selalu yakin pada sebuah keputusan yang diambil meski tidak harus populer ini menyatakan bahwa masyarakat saat ini sudah semakin kritis. Dan, kini sudah memotret dan melihat-lihat siapa yang bakal memimpin negeri ini ke depan. ”Reformasi telah merubah prilaku masyarakat. Terkadang banyak menuntut, tapi mengabaikan kewajiban. Menghina kepala negara sudah tidak mengenal tempat dan ukuran,” ujar Sutiyoso. Krisis dimensional yang dihadapi negeri ini, angka-angka kemiskinan, pendidikan sebagai investasi masa depan dan kesehatan adalah janji manis Sutiyoso yang harus segera dibenahi. “Semua Presiden sudah bekerja dengan baik tetapi tidak jeli menentukan prioritas,” kritik Sutiyoso dengan penuh percaya diri.

Perhelatan yang dipandu oleh Dedi Gumelar alias Mi’ing sore itu, semakin terasa panas saja manakala Sutiyoso mencurahkan semua unek-uneknya yang berkaitan dengan pemerintahan. Terlebih soal keberadaan militer yang dimatanya begitu lemah. Dimulai dari sistem perlengkapan dan persenjataan yang sudah usang dan tak layak pakai. Hingga soal pertikaian antara Polisi dan TNI yang menurutnya, terletak pada pelimpahan tugas antara keduanya sudah tidak berimbang. “Sekarang itu pengangguran di tingkat TNI terjadi, sedangkan Polisi panen kerja. Banyak kerja, berarti banyak duit,” terang Sutiyoso yang langsung mengundang tawa para undangan. Ironis memang jika seorang Sutiyoso menyatakan hal ini manakala dirinya sudah tidak menjabat lagi sebagai seorang perwira tinggi aktif. Bukankah, ia juga dibesarkan dalam lingkungan militer?.

Menyaksikan Jenderal bintang tiga ini memberi kritikan, saya jadi mafhum dengan pertunjukkan sore itu. Misi politik sangat kental terasa, meski dalam balutan sebuah peluncuran majalah. Itu bukan masalah, karena pada intinya esensi dari perhelatan tersebut bagaimana bisa memunculkan ‘figur-figur’ dengan kapasitas yang teruji itu yang harus dicermati. Tentu kita tidak ingin terjebak pada janji-janji dan skenario yang diciptakan, tanpa hasil yang maksimal buat kepentingan negeri ini dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. (Subhan)

Perkembangan Kredit Bantuan Bank Indonesia dari Waktu ke Waktu

2008-02-13T13:18:00.004+07:00

Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 membuat nilai rupiah merosot tajam seiring dengan larinya modal ke luar negeri akibat runtuhnya kepercayaan para investor. Masyarakat panik dan dunia usaha terpuruk. Saat itu muncullah Program Rekapitulasi dan Restrukturisasi Perbankan yang melahirkan beberapa kebijakan yang dikeluarkan sejak pemerintahan Soeharto dan dampaknya masih dirasakan hingga sekarang.

Masa Pemerintahan Soeharto
Untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, Pemerintah ditekan untuk menandatangani kerjasama dengan IMF yang tertuang dalam Letter Of Intent (LoI). Namun kebijakan ini tidak berhasil dan semakin memburuk dengan keputusan menutup 16 bank. Kelangkaan likuiditas terjadi sangat parah, kemudian pemerintah memberikan jaminan penuh (blanket Guarantee) terhadap seluruh simpanan masyarakat di Bank. Selain itu, pada 1998 pemerintah membentuk Badan penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menyehatkan dunia perbankan, mengembalikan dana negara dan mengelola aset-aset yang diambil alih pemerintah.

Masa Pemerintahan Habibie
Setelah masa pemerintah Soeharto berakhir, pemerintahan selanjutnya mewarisi kondisi ekonomi yang sangat buruk, bank-bank mengalami krisis likuiditas yang semakin parah. Untuk mengembalikan fungsi perbankan, pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan kebijakan rekapitalisasi bagi bank sebesar Rp 281, 83 triliun.

Pada masa itu, UU Bank Indonesia (BI) diubah jadi UU no.32/1999 sehingga BI tidak diperbolehkan memberikan kredit program dan seluruh Kredit Likuiditas BI sebesar Rp 9.97 triliun menjadi Surat Utang Negara (SUN). Tindakan pemerintah dalam menghadapi krisis perbankan dilakukan dalam bentuk perjanjian penyelesaian kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang terdiri dari MSAA (Master Settlement And Aquistion Agreement), MRNIA (Master Refinancing and Aquistion Agreement) dan APU (Akta Pengakuan Utang).

Perjanjian MSAA ditandatangani oleh lima obligor yaitu Anthony Salim (Rp 52,7 triliun), Sjamsul Nursalim (Rp 28,4 triliun), M. Hasan (Rp 6,2 triliun), Sudwikatmono (Rp 1,9 triliun) dan Ibrahim Risyad (Rp 664,1 milyar). Sementara perjanjian MRNIA ditantangani oleh empat obligor yaitu Usman Admadjaja (Rp.12,5 triliun), Kaharudin Ongko (Rp 8,3 triliun), Samadikun Hartono (Rp 2,7 triliun) dan Ho Kiarto/Ho Kianto (Rp 297,6 miliar). Total program PKPS MRNIA adalah sebesar Rp.23.8 triliun). Pada periode pemerintahan Habibie, 65 Bank Dalam penyehatan (BDP) dikelola oleh BPPN, dimana 10 diantaranya adalah Bank Operasi Beku Operasi (BBO), 42 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan 13 Bank Take Over (BTO).

Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid
Rekapitalisasi dilakukan terhadap bank Niaga dan bank Danamon yang mencakup biaya sebesar Rp 55,05 triliun. Selain itu, pemerintah membentuk Komite Kebijakan Sektor Keuangan dengan Keppres 177/1999 yang memberikan pedoman kebijakan bagi BPPN.

Perjanjian PKPS pada periode ini dilakukan dengan penandatanganan APU oleh 30 obligor dengan nilai JKPS setelah reformulasi sebesar Rp 15,2 triliun. Pada tahun 2000 disahkan UU No. 25/2000 tentang Propenas yang memberikan landasan kebijakan untuk memberikan insentif kepada para obligor yang kooperatif dan pemberian penalti kepada obligor yang tidak kooperatif.

Masa Pemerintahan Megawati
TAP MPR X/2001 dan TAP MPR VI/2002 yang mengamanatkan pelaksanaan kenaikan MSAA dan MRNIA secara konsisten sesuai dengan UU Propenas. Selanjutnya Megawati mengeluarkan Inpres no.8/2002 yang memberikan jaminan hukum kepada obligor yang kooperatif dan sanksi kepada yang tidak kooperatif. Berdasarkan Inpres ini dikeluarkan Surat keterangan Lunas (SKL) yang berisi release and discharge kepada lima obligor MSAA tapi dalam kenyataannya tidak ada satupun obligor yang mengembalikan 100 persen dari kewajibannya. SKL ini juga diberikan kepada 17 obligor PKPS APU.

Dengan pengembalian aset tersebut maka pemerintah harus menanggung beban sebesar Rp 57,8 triliun. Angka ini adalah selisih SUN yang diterbitkan oleh pemerintah dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diterima oleh pemerintah secara tunai. Hal ini dengan sendirinya merupakan beban yang harus ditanggung APBN. Pemerintahan Megawati dan DPR melakukan reprofiling (memperpanjang jatuh tempo SUN-red) dan restrukturisasi SUN BLBI untuk meringankan beban APBN.

Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Pada tahun 2004 pemerintahan SBY menutup BPPN dan total penyehatan perbankan selama 1997-2004 Rp 640,9 triliun yang dibagi untuk program BLBI Rp 144.5 triliun, program penjaminan Rp 53,8 triliun, Penjaminan Rp 53,8 triliun, penjaminan Bank Exim Rp 20 triliun dan program rekapitalisasi Rp 422,6 triliun.

Pemerintah melalui PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mengelola aset-aset eks BPPN untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian dengan penjualan aset PT PPA secara transparan, bersih dan akuntabel. Pemerintah juga melakukan penyelesaian kewajiban delapan obligor yaitu Adisaputra Januardi/Janes Januardi, Atang Latief, Ulung Bursa, Omar Putihrai, Lidia Muchtar, Marimutu Sinivasan dan Agus Anwar. Mereka telah menandatangani APU tapi belum menyelesaikan kewajibannya.

Saat ini telah dilakukan pemanggilan, pemblokiran aset yang menjadi piutang, pencegahan ke luar negeri dan eksekusi aset. Pemerintah terus menagih agar mereka memenuhi kewajibannya. Demikian pula terhadap para obligor lain baik yang kooperatif namun tidak/belum memenuhi sisa kewajibannya (seperti Trijono Gondokusumo dengan kewajiban Rp 2,9 triliun, Henky Widjaja Rp 450 milyar, Santoso Sumali Rp 286 milyar serta Baringin P dan Joseps Januardi Rp 152 milyar maupun yang tidak kooperratif sedang dan akan terus dilakukan penagihan oleh pemerintah sekarang. (Nurseffi Dwi Wahyuni)

Menyoal tentang Kesejahteraan di Era Reformasi

2008-02-11T14:00:00.001+07:00

Oleh Lestari Budhiastuti
Lembaga Riset Informasi

Setelah 10 tahun proses Reformasi berjalan, sudahkah terjadi perubahan yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia pada umumnya? Itulah pertanyaan yang ingin dijawab di dalam artikel ini.

Survei jajak pendapat johanspolling yang dilakukan oleh Lembaga Riset Informasi (LRI) pada tanggal 18-24 Desember 2007 menemukan satu hal yang sangat menarik tentang peta kesejahteraan masyarakat Indonesia (dilihat dari tingkat penghasilan dan pengeluaran). Jajak pendapat tersebut berhasil menjaring data penghasilan dan pengeluaran masyarakat Indonesia di 33 provinsi yang diwakili oleh 1632 responden.

Tabel 1: Tabel Penghasilan dan Pengeluaran Responden tiap bulan

Data pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dengan tingkat penghasilan sebesar < 500rb tiap bulan, sekitar 83,5% responden mempunyai angka pengeluaran sama dengan penghasilannya. Sisanya (16,5%) mempunyai angka pengeluaran lebih besar daripada penghasilannya. Ketika ditanya lebih lanjut, mayoritas responden mengatakan bahwa untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari ditutupi dengan berhutang.

Di kelompok kedua, yaitu kelompok berpenghasilan 500rb – 1jt tiap bulan, sekitar 76,1% responden mempunyai angka pengeluaran sama dengan penghasilannya dan hanya 17,4% melakukan pengeluaran lebih kecil daripada penghasilannya.

Dibanding dengan kelompok pertama, persentase masyarakat yang mempunyai angka pengeluaran di atas penghasilannya pada kelompok ini lebih kecil bila dibandingkan dengan kelompok sebelumnya. Bila pada kelompok penghasilan <500rb tiap bulan persentase yang mempunhyai angka pengeluaran lebih besar daripada penghasilannya mencapai 16,5%, maka pada kelompok penghasilan 500rb – 1jt persentase yang mempunyai angka pengeluaran lebih besar daripada penghasilannya hanya 6,5%.

Kelompok ketiga adalah kelompok masyarakat berpenghasilan 1jt – 2jt tiap bulan. Persentase jumlah orang yang mempunyai angka pengeluaran di atas penghasilannya sebesar kurang lebih separoh dari kelompok kedua (3,9%). Sementara itu, untuk persentase jumlah orang yang mempunyai angka pengeluaran di bawah penghasilannya mencapai 35,1%.

Untuk kelompok berpenghasilan 2jt – 3jt tiap bulan, hanya sekitar 3,0% yang mempunyai angka pengeluaran lebih besar daripada penghasilannya. Untuk kelompok berpenghasilan berikutnya yaitu 2jt – 3jt tiap bulan dan >4jt tiap bulan, persentase masyarakat yang mempunyai angka pengeluaran di bawah penghasilannya adalah masing-masing sebesar 58% dan 61,5%.

Selain angka-angka dan persentase penghasilan dan pengeluaran, data pada Tabel 1 juga menunjukkan kondisi riil masyarakat Indonesia dimana mayoritas dari mereka memiliki penghasilan antara <500rb – 1jt tiap bulannya (59,8%). Besarnya angka pengeluaran bila dibandingkan dengan penghasilan yang dimiliki oleh kelompok ini mengakibatkan minimnya atau tiadanya uang untuk disimpan. Ini berbeda dengan kelompok-kelompok lain yang telah mampu melakukan simpanan terhadap sebagian dari angka penghasilan mereka. Keadaan ini menjadikan kelompok berpenghasilan <500rb – 1jt sangat rentan terhadap gejolak harga bahan pokok. Instabilitas dan lonjakan harga bahan pokok yang selama ini terjadi telah menjadi mimpi buruk bagi mereka. Oleh karena itu, sangat wajar apabila di dalam survei yang dilakukan oleh LRI (johanspolling), mayoritas responden menyatakan bahwa perbaikan ekonomi menjadi prioritas utama bagi siapapun yang akan terpilih menjadi Presiden Indonesia pada pemilu tahun 2009 nanti.

Tabel 2: Prioritas permasalahan yang harus diselesaikan oleh Presiden terpilih 2009

Dengan hasil survei seperti tergambar pada tabel 2, sangat diharapkan bahwa pemerintah yang ada sekarang dan pemerintah yang akan terbentuk pasca pemilu 2009 nanti menjadikan ekonomi sebagai masalah utama yang harus dibenahi. Bagi pemerintahan Presiden SBY, sisa waktu yang ada saat ini harus dimaksimalkan untuk merubah keadaan. Amanat Undang-Undang Dasar untuk mensejahterakan rakyat harus bisa diwujudkan dan kerja keras tim ekonomi pemerintah dalam meredam gejolak harga, khususnya terhadap harga bahan-bahan kebutuhan pokok, sangat diperlukan untuk menghindari keadaan yang lebih parah. Dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani tingkat supply (penawaran) dan distribusi barang-barang pokok di seluruh wilayah Indonesia.

Apabila gejolak harga bahan-bahan kebutuhan pokok terus terjadi, maka pemerintah akan dianggap gagal dalam menangani masalah ekonomi karena bagi kelompok ini (kelompok berpenghasilan <500 ribu – 1juta) kestabilan harga bahan-bahan pokok jauh lebih penting artinya dibandingkan dengan kestabilan indikator makro (tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap USD, dll) sebagaimana yang selama ini digembar-gemborkan oleh pemerintah.

Pada akhirnya, setelah 10 tahun rakyat Indonesia terlepas dari genggaman rezim militer dibawah pimpinan Jenderal Suharto, harapan untuk menikmati kehidupan ekonomi yang lebih baik di era demokrasi saat ini masih jauh dari kenyataan. Kondisi ekonomi yang tadinya diharapkan akan membaik dengan bergantinya rezim ternyata belum terwujud. Kehidupan politik yang lebih demokratis ternyata belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kehidupan ekonomi bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Hidup ternyata menjadi lebih sulit setelah adanya reformasi.

Penegakan Hukum Di Mata Publik

2008-02-04T12:26:00.000+07:00

Oleh : Untung Kusyono

Lembaga Riset Informasi

Dalam kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2004, pasangan SBY – JK menyatakan visi misi yang bertujuan untuk ”terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia”. Sebagai agenda dan program kerjanya, mereka juga menyatakan bahwa ” penegakan hukum dan ketertiban yang tegas, adil, dan tidak diskriminatif, pembenahan sistem dan politik hukum yang menjamin penegakan dan kepastian hukum, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan kroni-isme, penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, pengembangan pengakuan hak-hak asasi manusia”. Disini terlihat jelas bahwa penegakan hukum dan kesejahteraan sosial menjadi program kerja penting bagi pasangan SBY – JK. Maka tidaklah berlebihan jika kemudian masyarakat mempunyai harapan yang tinggi terhadap kepemimpinan SBY – JK untuk mewujudkannya.

Pada bulan Desember 2007 lalu, Lembaga Riset Informasi (LRI) mengadakan jajak pendapat di 33 provinsi se-Indonesia dengan responden sebanyak 1600 orang. Tema besar yang diangkat adalah johanspolling yang menyoroti tentang kinerja presiden, pemimpin nasional dan negarawan. Salah satu pertanyaan yang diajukan di dalam jajak pendapat ini adalah ”Dalam bidang apakah pemerintahan pasangan Presiden & Wapres (SBY-JK) dianggap berhasil?”. Seperti terlihat di dalam tabel di bawah ini, mayoritas responden (24,2%) menjawab bahwa penegakan hukum menjadi salah satu bidang yang berhasil dijalankan oleh pemerintahan SBY – JK. Angka yang relatif besar ini berarti bahwa penegakan hukum yang dicanangkan dalam visi misi kampanye pilpres 2004 dianggap telah berjalan baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pertanyaan lain yang diajukan di dalam survei jajak pendapat LRI ini adalah mengenai ”Prioritas permasalahan dalam bidang apa yang harus diselesaikan oleh Presiden dan Wapres terpilih nanti di pemilu 2009?” Seperti terlihat di dalam tabel dibawah, jawaban yang diberikan oleh lebih dari 60% responden adalah permasalahan ekonomi. Persoalan penegakan hukum hanya menempati urutan kedua (12%). Responden menilai bahwa pembenahan ekonomi nasional adalah pekerjaan rumah yang sangat besar dan harus menjadi prioritas utama untuk di selesaikan oleh Presiden dan Wapres terpilih nanti di pemilu tahun 2009.

Dari hasil survei LRI tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban yang diberikan oleh responden lebih dikarenakan pengalaman atau realitas sosial yang mereka hadapi. Penilaian tentang keberhasilan pemerintah dalam menegakkan hukum sangat mungkin dipengaruhi oleh pemberitaan yang gencar di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, tentang banyaknya pelaku korupsi yang ditindak dan diproses secara hukum. Padahal, apabila dicermati lebih lanjut, masih banyak persoalan-persoalan hukum yang belum terselesaikan oleh pemerintahan SBY – JK. Masih banyak kelemahan penyelesaian dari aparat penegak hukum dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang dapat menguntungkan diri sendiri. Penyelesaian kasus korupsi yang selama ini banyak disorot oleh media hanyalah merupakan ujung dari bongkahan es yang lebih besar. Karena meskipun pemerintah sangat gencar meneriakkan slogan gerakan anti korupsi di segala bidang dan akan melaporkan dan menindak siapapun yang dianggap telah melakukan korupsi, tetapi pada kenyataannya, perang melawan korupsi baru dilakukan setengah hati. Proses tebang pilih sangat jelas terlihat di dalam usaha pemerintah dalam menghapuskan korupsi. Kasus korupsi yang lebih besar seperti BLBI masih menggantung tanpa ada status yang jelas.

Begitu juga dengan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh presiden dan wapres terpilih pada 2009 nanti. Kesulitan ekonomi yang saat ini melanda masyarakat, khususnya lapisan menengah ke bawah, telah mendorong mereka untuk menjadikan permasalahan ekonomi sebagai pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Mereka sangat mengharapkan agar pemerintah, baik yang sekarang maupun yang terpilih nanti, dapat segera mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang selalu menjadi polemik bangsa ini.

Menurut hemat penulis, seharusnya proporsi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh presiden dan wakil presiden terpilih pada 2009 nanti adalah seimbang antara penyelesaian ekonomi dan penegakan hukum. Karena kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Apabila kita menginginkan keadaan ekonomi yang lebih baik, penegakan hukum juga harus dijalankan dengan lebih baik pula. Seperti contoh ketika saat ini yang menjadi fokus dan banyak di perbincangakan khalayak adalah masalah ekonomi, ini karena memang kita sedang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kelangkaan dan kenaikan harga menjadi permasalahan yang serius. Keadaan ini erat kaitannya dengan permasalahan hukum dalam hal peraturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah. Jika pemerintah dapat membuat kebijakan atau peraturan yang tegas dalam hal pelaksanaan dan sanksi jika ada pelanggaran, mungkin hal-hal tersebut diatas dapat di minimalisir efeknya. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar memikirkan dan mempertimbangkan perancangan suatu kebijakan dengan baik dan selalu melihat kepada kepentingan masyarakat, sehingga apa yang diharapkan seluruh elemen bangsa Indonesia terhadap pemerintah yang ada, yaitu untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, dapat tercapai.

Khusus untuk masalah penegakan hukum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah dituntut adanya pelaksanaan reformasi birokrasi, baik di lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah. Hal ini mengingat aparatur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan politik harus mewujudkan kinerjanya yang semakin baik, bersih dari tindak korupsi dan mampu mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan bidang-bidang lainnya. Pemberantasan korupsi tanpa didukung dengan reformasi birokrasi tidak akan dapat mencapai keberhasilan yang diharapkan.

Kedua adalah penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif (tebang pilih). Hal ini bisa dilakukan melalui percepatan penyelenggaraan penegakan hukum dan peningkatan kinerja penyelenggaraan negara di bidang penegakan hukum, baik dengan pembenahan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar operasional penegakan hukum, penyempurnaan dan peningkatan kualitas lembaga penegak hukum dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta peningkatan budaya hukum masyarakat. Penegakan hukum dalam perkara korupsi misalnya, tidak hanya diarahkan kepada lingkungan penegak hukum, tetapi juga dilakukan kepada para penegak hukum sendiri. Aparat penegak hukum yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan jabatan hendaknya dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Ketiga adalah dengan menjadikan penegakan hukum sebagai sebuah gerakan moral. Dengan begitu, penegakan supremasi hukum akan bertumpu pada pribadi-pribadi yang taat pada hukum dan berintegritas moral yang tinggi. Karena kita memerlukan lahirnya pemerintahan dan aparat penegak hukum yang mampu bertindak adil dan mau menegakkan supremasi hukum. Oleh karena itulah wajib hukumnya bagi kita untuk menghormati dan menjunjung tinggi sikap setiap aparat penegak hukum yang masih tegar dan setia membela kebenaran dan keadilan.

Pada akhirnya, kita menyadari bahwa tanpa tegaknya supremasi hukum, mustahil kita akan merasakan kedamaian dan keadilan. Seharusnya jika kita ingin membangun republik ini, maka upaya menegakkan supremasi hukum adalah sebuah kemutlakan. Prinsip kesamaan dalam hukum dan kepastian dalam hukum juga harus dikedepankan dan dijunjung tinggi. Tegaknya supremasi hukum akan melahirkan suatu kepastian yang menunjukkan kepada kita mana yang benar dan mana yang salah, dan bukan malah mencederai hukum itu sendiri. Hal yang perlu dikedepankan adalah hukum harus ditegakkan dan akan berlaku bagi siapa saja tanpa ada keistimewaan dan perbedaan, karena pada prinsipnya semua adalah sama dimata hukum. .....And Justice For All

Parpol Harus Cetak Kader Pemimpin

2008-01-31T16:14:00.001+07:00

Publik mulai mempertanyakan fungsi kaderisasi kepemimpinan yang lazim dijalankan partai politik (parpol). Pertanyaan muncul setelah melihat minimnya sosok baru yang beredar dalam bursa calon pimpinan nasional.

Hal ini terdeteksi melalui hasil survei nasional yang dilakukan Lembaga Riset Informasi (LRI)-indonesiapolling yang diselenggarakan di 33 provinsi pada tanggal 18-27 Desember 2007.

Selain masih beredarnya nama-nama lama dalam bursa calon presiden pada 2009, sosok Soeharto dan Soekarno melekat kuat dalam memori publik, baik mereka yang mengalami kepemimpinannya maupun yang hanya membaca atau mendengar kisahnya. Publik menilai, kedua pemimpin nasional ini dalam banyak hal mampu menampilkan karakter negarawan yang kuat.

Dibanding para penggantinya, 55% responden memberi nilai baik kepada ketegasan dan kecermatan Soeharto dalam mengambil keputusan. Demikian pula dalam hal kemampuan menjaga harkat dan martabat bangsa serta membangkitkan daya juang rakyat, Soeharto (56%) hanya disaingi Susilo Bambang Yudhoyono (56%) walaupun nilai tertinggi tetap diberikan pada Soekarno (86%). Dalam konteks inilah publik mengkritisi peran parpol dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan.

Menurut Presiden Direktur LRI, Johan O. Silalahi, Indonesiapolling bertujuan menggali opini publik, memberi pendidikan politik bagi masyarakat dan menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan. Berbeda dengan lembaga survei yang sudah ada, indonesiapolling memfokuskan surveinya pada lembaga negara, pemerintahan, dan kenegaraan.

Dalam survei nasional dengan sampel 1300 orang ini, responden diminta menilai kinerja partai politik dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan dan menjaring aspirasi masyarakat. Hasilnya menunjukkan secara umum masyarakat menilai kinerja partai politik masih buruk. Dalam menjaring aspirasi rakyat, PKB dinilai buruk oleh 61,2% responden, disusul oleh PPP (59,5%), PAN (55,5%), PDIP (48,4%), PKS (47,6%), PD (45,5%) dan Partai Golkar (45,2%).

Sementara itu dalam hal mempersiapkan kader pemimpin nasional, PKB (58,6%) di nilai kurang oleh 58,6% responden, disusul PAN (55,7%), Partai Demokrat (49,6%), PKS (48,6%), PDIP (45,6%), dan Partai Golkar (44,6%).

Penilaian buruk terhadap kinerja parpol ini juga memicu jumlah responden yang menyatakan tidak akan memilih (28,2%) di dalam pemilu. Mereka yang tidak akan memilih ini merata di semua segmen, baik dilihat dari tingkat pengeluaran, usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Kondisi ini mengancam legitimasi pemerintah karena sikap tidak memilih bukan hanya bermakna hukuman publik atas buruknya kinerja parpol tetapi juga bentuk ketidakpercayaan mereka terhadap pemimpin terpilih. Bentuk lain dari kekecewaan publik ini adalah tingginya angka responden, 84,9%, yang menyatakan perlunya pembatasan jumlah parpol.

Indonesiapolling juga membuktikan bahwa publik menilai kinerja lembaga negara dan pemerintah masih jauh dari harapan. Lebih dari 50% responden menyatakan kurang puas terhadap kinerja lembaga perwakilan. Meski kepuasan terhadap kinerja Presiden kurang dari 50%, mayoritas responden mengaku mudah mendapatkan informasi tentang lembaga kepresidenan. Ini lebih baik dibandingkan lembaga negara lain yang dinilai sulit untuk didapat informasinya. Belum dikenalnya lembaga-lembaga baru yang dibentuk pasca amandemen UUD 1945 (terutama Mahkamah Konstitusi) mengisyaratkan belum efektifnya sosialisasi yang dilakukan selama ini.

Kinerja lembaga negara dan pemerintah yang dinilai publik masih kurang optimal ini tidak bisa lepas dari kinerja parpol mengingat dominannya peran parpol dalam sistem politik Indonesia saat ini.

Preferensi Politik

Bila Pemilu digelar minggu ketiga Desember 2007, 15,7% responden mengaku akan memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), disusul Partai Golkar (15,1%), Partai Keadilan Sejahtera (9%) dan Partai Demokrat (7,3%). Naiknya nilai PKS bisa jadi disebabkan karena PKS termasuk partai yang serius dalam melakukan kaderisasi anggotanya. Sementara naiknya angka PD tidak bisa lepas dari figur SBY sebagai ikon PD. Hal ini menegaskan bahwa kehadiran tokoh yang dinisbatkan sebagai ikon partai tetap menjadi faktor fundamental dalam mengatrol popularitas parpol.

Raport Kinerja Departemen

Departemen Komunikasi dan Informatika dinilai berkinerja baik oleh 47% responden, disusul Departemen Pendidikan Nasional (46%), Departemen Kesehatan (45%), dan Departemen Agama (42%). Meski kurang memuaskan, departemen tadi dinilai mampu membangkitkan harapan lewat program yang ditawarkan dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun departemen yang memperoleh nilai buruk, dalam artian dinilai baik oleh kurang dari 30% responden adalah Departemen Kehutanan (23%), Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi (24%), Departemen Perhubungan (28%) dan Departemen Pekerjaan Umum (29%). Penilaian ini dipicu oleh masalah-masalah nyata yang dialami mayoritas responden, seperti kerusakan hutan yang berakibat banjir, melonjaknya angka pengangguran, masih semrawutnya pengaturan transportasi, dan minimnya fasilitas umum yang memperburuk kenyamanan hidup warga.

Responden juga diminta untuk memberikan penilaian terhadap kinerja lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan Presiden berdasarkan tugas yang diamanatkan Undang-undang Dasar kepada mereka. Secara umum publik menilai kinerja mereka belum memuaskan, terbukti dengan penilaian ”Baik” hanya berkisar antara 30-40% untuk tiap-tiap lembaga negara tersebut. Menurut Johan O. Silalahi, penilaian masyarakat ini adalah cerminan realitas sosial yang ada. (LRI)

Jejak Soeharto di Rumah Sakit

2008-01-28T12:22:00.000+07:00

Berpulangnya Mantan Presiden Soeharto di usianya ke-86 tahun pada Minggu siang 27 Januari 2008 menjadi klimaks perjuangan Soeharto melawan serangan penyakit yang terus menderanya. Terutama setelah Soeharto dipaksa lengser dari jabatan presiden pada tahun 1998.

Sejak lengser dari jabatan Presiden pada 21 Mei 1998, Soeharto yang lahir di Desa Kemusuk, Argomulyo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 8 Juni 1921, telah beberapa kali dirawat di rumah sakit karena berbagai penyakit seperti, pendarahan usus, jantung, dan paru-paru.

Berikut riwayat kesehatan Sang Jenderal setelah beliau lengser

Tahun 1999

20 Juli 1999: Pasca-lengser dari jabatan Presiden, Soeharto masuk rumah sakit RSPP untuk yang pertama kalinya karena didiagnosa stroke ringan. Pada 30 Juli 1999, Tim Dokter Kepresidenan mengizinkan Soeharto pulang. Wajahnya masih pucat dan mengenakan baju gamis warna putih dan sarung ketika ia keluar dari RSPP pukul 10.50 WIB menggunakan kursi roda.

14 Agustus 1999: Tim Dokter yang memeriksa Soeharto di kediamannya di Jalan Cendana mendeteksi pendarahan di usus Soeharto. Ia kemudian dilarikan ke RSPP sekitar pukul 09:00 WIB.

Tahun 2000

10 Agustus 2000: Soeharto melakukan pemeriksaaan rutin di RSPP, khususnya pemeriksaan paru-paru.Pemeriksaan berlangsung Kamis pukul 21.15 WIB sampai 22.00 WIB. Setelah pemeriksaan, Soeharto segera pulang.

Tahun 2001:

24 Februari 2001: Soeharto kembali dirawat di RSPP untuk menjalani operasi usus buntu. Semula, mantan penguasa rezim Orde Baru ini hanya menjalani pemeriksaan (check up) rutin pada Sabtu pagi sekitar pukul 09.00 WIB, namun dokter di rumah sakit itu minta Soeharto dirawat inap untuk tiga sampai empat hari mendatang.

13 Juni 2001: Soeharto menjalani operasi pemasangan alat pacu jantung permanen RSPP. Dokter Ahli Bedah, Miftah Suryodiprojo, dan Ahli Jantung, dr Juniarti, menjelaskan bahwa operasi pemasangan alat pacu jantung ke dalam bagian dada depan Pak Harto berlangsung lancar. Operasi dilakukan mulai pukul 07:00 WIB sampai 08:00 WIB dengan dibantu oleh tim dokter dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Dengan dilengkapi alat pacu jantung yang berbentuk baterai kecil seberat 20 gram yang kemudian baterai itu dihubungkan dengan bilik kanan jantung Pak Harto menjadikan denyut jantung meningkat dibandingkan sebelumnya sekitar 26 kali per menit menjadi 70 kali per menit. Setelah pemasangan alat pacu jantung berhasil Soeharto meninggalkan RSPP pada 15 Juni sekitar pukul 09.15 WIB. Ia didampingi putra putrinya, antara lain Sigit Harjojudanto, Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut), Ny. Siti Hediyati (Titiek), Ny. Siti Hutami Hadiningsing (Mamiek), dan Bambang Trihatmodjo.

17 Desember 2001: Soeharto dirawat di Lantai VI Ruang F RSPP Pertamina. Ketua Tim Dokter Ahli Kepresidenan, Dr Kunendro, mengatakan bahwa Pak Harto menderita radang paru-paru, sesak nafas, dan panas. Namun karena usia Soeharto yang sudah tua menyebabkan penyakitnya menjadi lebih berat.

Tahun 2002

12 Agustus 2002: Tim Dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang ditunjuk sebagai tim independen untuk memeriksa kesehatan mantan Presiden Soeharto menyatakan, daya ingat penguasa Orde Baru itu sangat lamban dan kerapkali mudah kesal. Tim dokter RSCM yang dipimpin DR dr Akhmal Taher saat memberikan keterangan bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung saat itu, Barman Zahir, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), YW Mere, di pengadilan kasus korupsi HM Soeharto menyatakan, Pak Harto mudah kesal karena sering tidak mampu mengemukakan apa yang ada dipikirannya.

Soeharto juga mengalami kesulitan berbicara dan tidak mampu menjawab pertanyaan lebih dari empat kata. Soeharto juga mengalami kesulitan membaca, karena bila membaca lebih dari lima kata, maka pasti ada kata yang tertinggal, dan jika mampu membaca lebih dari empat kata pasti diikuti oleh pengulangan-pengulangan.

Pemeriksaan terhadap mantan Presiden itu merupakan perintah Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasinya yang memerintahkan JPU mengadakan pengobatan dan perawatan terhadap Soeharto sampai sembuh.

Apabila Soeharto sembuh, katanya, penguasa ia dihadapkan kembali ke persidangan dalam kaitan kasus penyalahgunaan dana yayasan yang dipimpinnya.

Tahun 2004

26 April 2004, Soeharto yang saat itu berusia 83 tahun menjalani perawatan di RSPP Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kesehatan (medical check up) lantaran masalah saluran pencernaan.

Soehardjo, salah seorang kerabat dekat keluarga HM Soeharto, mengatakan bahwa Pak Harto juga kelelahan setelah melakukan ziarah ke makam Ibu Tien Soeharto di Solo, Jawa Tengah, sehari sebelumnya.

Selain itu, Pak Harto sempat pula mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. "Di makam Ibu Tien, beliau sempat berjalan kaki menaiki tanjakan sekitar 250 meter, sehingga membuat kelelahan. Pihak keluarga pada sore ini memutuskan beliau menjalani check up dan rawat inap di rumah sakit yang mungkin hanya dua hari saja," ujarnya.

5 Mei 2004: Pak Harto kondisi kesehatannya membaik sehingga tim dokter mengijinkan pulang dari RSPP sekitar pukul 09.30 WIB. Ketua tim dokter pemeriksaan RSPP saat itu, Prof Dr Djoko Rahardjo, dan dr Winarni Hudoyo, mengatakan bahwa sakit pendarahan pada usus besar Pak Harto telah mengering.

Kandungan haemoglobin dalam darah Pak Harto telah normal 11 gram/deciliter (dl), sedang saat masuk perawatatan ke RSPP (26/4) kadar haemoglobin hanya 6 gram/dl.

Dr Winarni Sp.PD menambahkan, Pak Harto sejak masuk ke RSPP mengalami pendarahan pada usus besar, sehingga diberi transfusi darah untuk memulihkan kadar haemoglobin darah yang saat itu hanya 6 gram/dl, dan pada (2/5) telah mendekati normal 10 gram/dl.

Tahun 2005

7 Mei 2005: Soeharto telah tiga hari mendapat pengawasan secara intensif karena fungsi saluran pencernaannya terganggu. Anggota tim dokter RSPP yang menawasi secara intensif, Prof dr Bob Satyanegara, mengatakan bahwa kondisi mantan Presiden Soeharto saat itu sudah membaik.

Tim dokter yang menangani Pak Harto, antara lain dokter spesialis syarat, jantung, internis, radiologi, dan endoskopi.

11 Mei 2005: atau setelah dirawat selama tujuh karena pendarahan pada saluran pencernaan, Soeharto diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit. Ia meninggalkan rumah sakit sekira pukul 17.00 WIB, meskipun kondisinya masih belum sepenuhnya pulih.

Menurut keterangan tim dokter yang menangani Soeharto, saat itu pendarahan saluran pencernaan sudah dapat diatasi, HB sel darah merahnya sudah ada perbaikan, naik dari 7,00 gram persen menjadi 11,6 gram persen.

Namun demikian, tim dokter menyebutkan bahwa pemulihan organ-organ vital lainnya, yakni otak, jantung, paru-paru dan ginjal masih belum optimal, sehingga Pak Harto masih memerlukan perawatan intensif dan observasi yang ketat.

4 November 2005: Bertepatan hari kedua Lebaran 2005, tepatnya pada Jumat pukul 16.00 WIB, Soeharto dirawat RSPP karena mengalami pendarahan pada saluran pencernaan dan akibat pendarahan tersebut kadar hemoglobinnya menurun.

Tanggal 6 November 2005, sekitar pukul 09.25 WIB, Soeharto diperkenankan meninggalkan rumah sakit. Saat meninggalkan rumah sakit tersebut, Pak Harto yang mengenakan kemeja batik berwarna gelap itu menggunakan kursi sambil memegang tongkat, didampingi putri sulungnya, Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut).

Sementara itu, salah seorang dokter yang merawat mantan Presiden Soeharto, dr Haryanto Reksodiputro, kepada wartawan mengatakan bahwa kondisi Pak Harto sudah membaik setelah dua kali menjalani transfusi darah.

Tahun 2006

4 Mei 2006: Sekitar pukul 18.30 WIB, Pak Harto masuk RSPP untuk menjalani perawatan karena pendarahan usus, setelah dua hari sebelumnya sempat bertemu dengan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohammad, di kediaman keluarga Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta.

7 Mei 2006 anggota tim dokter Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), dr. Djoko Rahardjo, dokter yang menangani Pak Harto memasang klonoskopi untuk mencari sumber perdarahan. Pada 28 Mei 2006 kondisi Soeharto semakin membaik, dan 31 Mei 2006 diizinkan meninggalkan RSPP.

Tahun 2008

Awal tahun 2008, Jumat (4/12) pukul 14.15 WIB, Soeharto kembali harus dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) karena kadar hemoglobin rendah, tekanan darah turun dan ada penimbunan cairan sehingga tubuh membengkak. Penguasa Orde Baru (Orba) itu menempati ruang "president suite" Nomor 536 di lantai lima gedung RSPP.

Saat memberikan keterangan kepada pers pada Jumat malam, pejabat sementara Direktur RSPP, dr Djoko Sanjoto, mengatakan bahwa Presiden RI Periode 1966-1998 itu sejak lima hari yang lalu mengeluh tubuhnya lemas.

"Setelah diperiksa, ternyata kadar hemoglobinnya rendah, tekanan darahnya turun dan ada `oedem` atau penimbunan cairan sehingga tubuhnya membengkak," kata Sanjoto yang pada kesempatan itu didampingi Prof. Djoko Rahardjo, ketua tim dokter yang menangani Soeharto. Selama di dirawat di RSPP kondisi kesehatan Soeharto sangat fluktuatif. dan kondisinya selalu dalam keadaan kritis. Bahkan sejak hari kesembilan perawatannya, Soeharto mengalami kritis. Tiga organ vital yaitu jantung, paru-paru dan ginjal gagal bekerja. Dokter emasang alat Bantu pernapasan (ventilator) dan diberi obat tibur. Sejak itu, Soeharto mulai bergantung kepada alat-alat bantu medis untuk menunjang kehidupannya, baik untuk jantungnya, paru-paru maupun ginjalnya.

Pada 13 Januari, Soeharto kritis lagi. Semua fungsi organ mundur. Dokter menyatakan peluang sembuh pasiennya 50:50. Sepuluh hari kemudian kondisi membaik, seorang dokter menyatakan Soeharto bisa pulang dalam dua atau tiga hari lagi.

Hari ke-24, Minggu 27 Januari 2007 pukul 13:10 mantan Presiden Soeharto wafat. Dr Djoko Sanjoto, Pjs Direktur RSPP yang juga dokter yang ikut merawat Soeharto menyatakan, kematian Soeharto pada pukul ini disebabkan karena kegagalan multi organ (failure multy organ). "Ya jantung, ginjal dan paru-paru," kata dia. Infeksi yang telalu lama, lanjutnya, juga menjadi penyebab meninggal dalam keadaa tak sadarkan diri.

Tekanan darah terakhir Soeharto, kata Djoko, mencapai 60/30 mmHg. Menurut Djoko, dua hari yang lalu kondisi Soeharto memang sempat membaik. "Ia bisa mengangguk," kata dia.

Haryono Suyono, kolega Soeharto mengatakan Soeharto menutup usianya tanpa meninggalkan kata-kata terakhir. "Beliau tidak sadar diri, meninggal dengan sangat tenang," katanya dengan mata berkaca-kaca.Ia menambahkan, saat Soeharto wafat anak-anak Soeharto lengkap ada di sisi mantan Presiden RI Kedua ituLantunan tahlil, surat Yasin dan semua bacaan menyambut ajal dibacakan seluruh keluarga menjelang Soeharto menutup mata terakhir kalinya pada pukul 13:13. (Anis Adinizam)

BIODATA : H.M. SOEHARTO

2008-01-27T22:01:00.000+07:00

Nama Lengkap : Muhammad Soeharto

Tempat, Tanggal Lahir : Desa Kumusuk, Yogyakarta, 8 Juni 1921

Agama : Islam

Nama Ayah : Kertosudiro (Alm.)

Nama Ibu : Sukirah (Alm.)

Nama Istri : Siti Hartinah (Alm.)

Anak-anak :

1. Siti Hardianti Hastuti

2. Sigit Harjojudanto

3. Bambang Trihatmodjo

4. Siti Hediati Harijadi

5. Hutomo Mandala Putra

6. Siti Hutami Endang Adiningsih

Soeharto kecil tumbuh di desa Kemusuk dan mulai bersentuhan dengan dunia pendidikan diusianya yang ke delapan tahun. Semula Soeharto mengeyam pendidikan di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean.

Kemudian pindah ke SD Pedes, lantaran ibunya dan ayah tirinya, Pak Pramono pindah rumah, ke Kemusuk Kidul. Namun, Pak Kertosudiro lantas memindahkannya ke Wuryantoro. Soeharto dititipkan di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawirowihardjo, seorang mantri tani. Cita-cita menjadi prajurit akhirnya kesampaian, Soeharto terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Pada 5 Oktober 1945 beliau resmi menjadi anggota TNI.

Seorang anak pegawai Mangkunegara Siti Hartinah atau Ibu Tien mampu menarik perhatian Soeharto. Dilangsungkanlah perkawinan Letkol Soeharto dan Siti Hartinah tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Pada saat melangsungkan pernikahannya, Soeharto berusia 26 tahun dan Siti Hartinah 24 tahun.

Karir gemilangnya di dunia militer terbukti ketika dia berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda pada tahun 1949. Beliau juga pernah menjadi Pengawal Panglima Besar Sudirman. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Mandala (pembebasan Irian Barat). Dan puncaknya terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965, meletus G-30-S/PKI Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Pangad, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno.

Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya, mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS, Maret 1967, menunjuk Pak Harto sebagai Pejabat Presiden, dikukuhkan selaku Presiden RI Kedua, Maret 1968.

Kemudian, karir politiknya terus berkembang. Kursi presiden beliau raih melalui enam kali pemilu yang selalu dimenangkannya. Tiga dasa warsa lebih beliau pimpin bangsa ini, kemajuan dalam bidang pembangunan sudah beliau torehkan. Begitu banyak perhargaan yang Pak Harto raih melalui prestasinya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Diantaranya Bintang RI klas I, Bintang Maha Putra klas I, Penghargaan Kependudukan PBB (United Nations Population Award - UNPA, Medali emas Uniesco Avicenna (Pendidikan), dll. Pada 21 Mei 1998 lalu melalui hantaman palu reformasi, penguasa Orde Baru ini akhirnya memilih mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia.

Dan kini setelah melalui masa sakitnya selama 24 hari, sang Pemimpin Bangsa telah pergi untuk selama-lamanya menuju keharibaan-Nya, hanya iringan doa yang dapat kami panjatkan. Selamat Jalan Bapak Haji Muhammad Soeharto….(Mimie)

ULASAN POLITIK

2008-01-21T09:56:00.000+07:00

POLITIK DAN KADERISASI PEMIMPIN NASIONAL

Oleh : Ahmad Qisa'i
Lembaga Riset Informasi

Pada bulan Mei tahun 1998, tonggak demokrasi di Indonesia resmi ditancapkan. Mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan menandai dimulainya babak baru kehidupan politik di negeri ini. Harapan akan terciptanya kehidupan politik nasional yang demokratis begitu kuat menancap dibenak publik. Euforia politik yang mewarnai masa-masa itu diwujudkan melalui pendirian partai politik yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Semua berlomba untuk mengisi kevakuman pemimpin nasional.

Di dalam ilmu politik, partai politik mempunyai peranan yang sangat besar di dalam menjamin kelancaran proses politik di dalam sebuah sistem demokrasi perwakilan. Partai politik merupakan agen demokratisasi di dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Dalam definisinya, partai politik adalah kumpulan orang-orang yang terikat oleh ideologi tertentu dan mempunyai tujuan kolektif untuk memenangkan pertarungan kekuasaan melalui pemilihan umum. Menjadi penguasa adalah tujuan utama didirikannya sebuah partai politik.

Sebagai agen demokrasi, partai politik mempunyai tugas yang tidak ringan. Selain mempunyai tujuan utama untuk memenangi pertarungan perebutan kekuasaan, partai politik mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan pendidikan politik kepada publik, sosialisasi kebijakan pemerintah dan juga kaderisasi pemimpin melalui proses rekrutmen politik.

Semua tanggung jawab ini sangat penting untuk bisa diemban dengan baik oleh partai politik apabila proses demokratisasi di Indonesia benar-benar bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dua pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis (tahun 1999 dan 2004) telah menjadi tempat seleksi alam bagi partai politik. Partai yang besar dan kuat akan tetap hidup sementara yang kecil dan lemah (partai gurem) akan tersingkir dengan sendirinya. Terbukti, dari puluhan partai politik yang ada, hanya ada beberapa partai politik yang berhasil memenuhi ambisinya untuk memenangi pertarungan perebutan kekuasaan. Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, PAN, PKS dan Partai Demokrat adalah tujuh partai politik yang berhasil mendominasi peta politik nasional di badan legislatif dan eksekutif.

Kemenangan ini bukan otomatis berarti selesainya tugas partai politik. Kemenangan di dalam pemilihan umum hanyalah langkah awal dari proses yang panjang. Penyaluran aspirasi konstituen dan merubahnya menjadi kebijakan publik yang bertanggung jawab menjadi tugas utama para pemegang kekuasaan. Selain itu, ada tugas yang tak kalah penting yang harus diemban oleh partai politik: kaderisasi pemimpin masa depan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, salah satu tugas utama partai politik adalah melakukan kaderisasi pemimpin masa depan melalui proses rekrutmen politik. Tugas ini sangat penting untuk dilakukan demi menjaga kesinambungan kepemimpinan dari satu generasi ke generasi yang lain. Apabila proses kaderisasi ini macet, maka transfer kepemimpinan dari generasi tua kepada generasi yang lebih muda juga akan macet.

Survei nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Riset Informasi (LRI) pada bulan Desember 2007 lalu (johanspolling) berusaha memotret peran partai politik di dalam menjalan fungsinya sebagai agen demokrasi. Peranan ketua umum tujuh partai politik yang selama ini mendominasi peta politik nasional dalam melakukan kaderisasi di partai politik yang mereka pimpin dijadikan tolok ukur keberhasilan proses kaderisasi pemimpin nasional di Indonesia.

Di dalam survei ini, responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap peranan yang dimainkan oleh ketua umum partai politik dalam melakukan kaderisasi pemimpin nasional (1 nilai terburuk, 9 nilai terbaik). Hasilnya adalah sebagai berikut:

Mayoritas responden memberikan nilai rendah kepada semua ketua umum partai politik (tujuh partai politik: Partai Golkar, PDIP, PKB, PKS, PPP, PAN, Partai Demokrat) dalam mempersiapkan kader pimpinan nasional melalui partai politik yang mereka dipimpin.

Meskipun survei yang dilakukan oleh LRI ini adalah snapshot survey, tetapi dari hasil suvei ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kemandegan proses kaderisasi di dalam partai politik sehingga menimbulkan krisis kepemimpin nasional. Inilah yang menyebabkan langkanya pemimpin nasional alternatif yang bisa dipilih rakyat. Rekrutmen politik yang menjadi salah satu tugas penting partai politik gagal dilakukan. Para ketua umum partai lebih mementingkan penyelamatan posisi masing-masing tanpa memikirkan langkah-langkah tepat untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin masa depan melalui partai politik yang mereka pimpin.

Hasil survei ini juga bisa diartikan sebagai adanya sikap elitis yang kuat di kalangan para pemimpin partai sehingga mereka sulit menerima kemunculan wajah-wajah baru yang mungkin mempunyai potensi besar untuk menjadi pemimpin nasional di masa depan. Tokoh-tokoh muda tidak muncul dan elitisme ini pada akhirnya hanya memunculkan kembali tokoh-tokoh lama dengan menggunakan kemasan baru.

Kemandegan proses kaderisasi di dalam partai politik ini telah menimbulkan kekecewaan yang dalam di banyak kalangan. Kekecewaan ini diwujudkan dengan pembentukan partai-partai politik baru dan munculnya wacana calon perseorangan ditengah keinginan kolektif untuk membangun sebuah sistem demokrasi perwakilan yang memposisikan partai politik sebagai satu-satunya agen perubahan. Mahkamah Konstitusi pun mengamininya dengan mengeluarkan keputusan yang mendukung munculnya calon perseorangan di dalam proses politik di Indonesia.

Untuk itu, sangat perlu dan mendesak bagi partai politik, terutama para ketua umumnya, untuk segera memikirkan langkah-langkah strategis yang bisa merubah keadaan ini. Mereka harus segera melakukan perombakan mendasar terhadap sistem rekrutmen politik di dalam partai politik yang mereka pimpin sehingga bisa mendukung proses kaderisasi pemimpin nasional.

Keberhasilan partai politik dalam melakukan proses rekrutmen politik yang bisa menghasilkan kader-kader muda yang handal akan dengan sendirinya menghapuskan kekecewaan publik. Selanjutnya, wajah-wajah baru akan muncul dan siap untuk menggantikan posisi generasi lama. Dengan begitu, kesinambungan kepemimpinan nasional bisa terjaga dan proses demokratisasi di Indonesia akan bisa berjalan dengan baik demi untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wallahua'lam.

2008-01-15T12:41:00.000+07:00

Pemimpin yang Jujur, Panacea Masalah Bangsa

Karim Suryadi
Lembaga Riset Informasi, Jakarta

Rentetan masalah yang mendera bangsa makin menyadarkan rakyat Indonesia tentang perlunya kehadiran sosok pemimpin yang negarawan. Sosok pemimpin yang tidak biasa karena dibekali penguasaan pengetahuan teoretis dan praktis tentang bidang yang menjadi kewenangannya.

Jauh dari sekedar berwacana, pemimpin yang negarawan mampu mengambil langkah nyata karena ia memiliki keterampilan politik praktis (seperti kamampuan mempersuasi dan keahlian retorika), serta berkarakter kuat. Meski menyadari di mana ia berdiri, pemimpin yang negarawan tidak akan terjebak oleh kekinian dan terjerat kepentingan jangka pendek.

Ibarat terapist, seorang negarawan bukan hanya memiliki pengetahuan tentang hakikat masalah dan solusi terbaik untuk menyelesaikannya, tetapi secara jitu mampu melakukan tindakan penyelesaian secara tuntas. Ibarat seorang terapist, pemimpin yang negarawan pun mampu membedakan pengobatan yang menyembuhkan dari tindakan medis yang mempercepat kematian.

Sebagai hasil konstruksi budaya, karakter yang dilekatkan kepada figur negarawan ditentukan oleh pandangan dunia (world view) para pengikutnya. Ke dalamnya termasuk tata nilai yang tumbuh dan melatari kehidupan sosial para warganya.

Bagi masyarakat Indonesia, kejujuran dinilai sebagai karakter terpenting pemimpin nasional melebihi kecerdasan, wawasan luas, bahkan kemampuan menjadi inspirator bagi bangsa karena beragam persoalan diyakini muncul akibat salah urus, bahkan manipulasi yang menyuburkan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pemimpin yang jujur terhadap kekurangan dirinya, lebih disukai ketimbang tokoh yang cerdas namun bermoral buruk. Tanpa kejujuran kecerdasan bisa digunakan untuk membodohi rakyat.

Survey yang dilakukan johanspolling terhadap 1600 responden yang dijaring secara multistage cluster sampling dari populasi penduduk Indonesia yang telah berusia 15 tahun pada minggu ketiga Desember 2007 mengungkapkan preferensi masyarakat tentang karakter pemimpin nasional. Dalam pandangan responden, karakter pemimpin nasional yang dikehendaki berturut-turut mengutamakan kejujuran dalam mencapai tujuan bangsa, memiliki kecerdasan, berwawasan luas dan memiliki pandangan jauh ke depan, menjadi inspirator bagi bangsa, tegas dan cermat dalam mengambil keputusan, kemampuan menjaga harkat dan martabat bangsa, motivator yang handal, dan mampu membangkitkan daya juang rakyat.

Kejujuran dipandang sebagai panacea beragam persoalan yang menghimpit bangsa. Namun jujur saja tidak cukup, pemimpin nasional diharapkan memiliki kecerdasan, wawasan luas, dan pandangan jauh ke depan yang memberinya kemampuan membedakan sesuatu yang mungkin dari sekedar perjudian politik belaka. Dalam khasanah politik, karakter inilah yang disebut prudence (atau phronesis dalam terminologi Aristoteles).

Hasil survei johanspolling minggu ketiga Desember 2007 mengungkapkan sebagian besar masyarakat masih melekatkan cap negarawan kepada Presiden RI pertama, Soekarno. Mayoritas responden menilai bagus dalam semua karakter yang dinisbatkan sebagai kenegarawanan.

Dalam pandangan responden, tidak ada penerus yang melampaui derajat kenegarawanan Soekarno. Kendati demikian, sebagian responden mencatat beberapa karakater menonjol dalam figur tertentu. Susilo Bambang Yudhoyono dinilai oleh sebagian besar responden menonjol dalam hal kejujurannya, kecerdasannya, berwawasan luas dan berpandangan jauh ke depan, serta menjaga harkat dan martabat bangsa. Habibie dikesani menonjol dalam hal kecerdasan dan keluasan wawasannya. Sementara Soeharto terpatri dalam memori publik sebagai pemimpinan nasional yang tegas dan cermat dalam mengambil keputusan.

Preferensi masyarakat tentang karakter pemimpin nasional yang negarawan konsisten dengan kebutuhan untuk mengukuhkan landasan moral kepemimpinan nasional. Agama sebagai muara dari segala kebajikan dipandang sebagai kriteria penting dalam memilih pemimpin yang jujur. Kebutuhan untuk mengukuhkan landasan moral kepemimpinan nasional tersirat dari melemahnya pandangan dikotomis yang selama ini menjadi nucleus budaya politik Indonesia. Hal ini terungkap dalam bagian lain data yang dihimpun johanpolling. Segregasi pemimpin yang berusia tua versus muda, berlatar belakang sipil atau militer, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan pandangan dikotomis tentang asal-usul pemimpin yang berasal dari Jawa versus luar Jawa tidak sepenting latar belakang Islam-non Islam.

Selain menunjukkan tetap pentingnya menjadikan agama sebagai fundamental nilai-nilai kepemimpinan nasional, data ini mengisyaratkan bahwa koeksidensi antara politik dan agama masih akan tetap mewarnai praksis politik Indonesia dalam lima atau sepuluh tahun ke depan.

Kemunculan partai politik yang mengusung ideologi, atau sekedar simbol-simbol agama masih akan meramaikan wacana politik Indonesia. Namun karena tidak semua responden menganggap penting dikotomi Islam-non Islam dalam memilih pemimpin nasional, perdebatan tentang Islam politik pun diyakini masih akan mewarnai wacana politik Indonesia dalam satu dua dekade ke depan.

Lebih dari itu, dalam Pemilu 2009 publik (sekali lagi) dituntut kedewasaanya dalam menyikapi manipulasi simbol agama untuk kepentingan politik. Alih-alih menghadirkan substansi nilai-nilai keagamaan, kecenderungan manipulasi penampilan simbolik akan tetap dominan sebab seorang politisi lebih sering dinilai dari bagaimana cara mereka tampak, dan bukan dari apa yang sesungguhnya mereka lakukan.

Kemenonjolan tokoh yang dinisbatkan sebagai ikon partai pun masih akan terjadi. Selain belum terlembagakannya budaya komunikasi yang egaliter, penokohan akan sulit dihapuskan dalam waktu dekat sebab para pemilih bukan pembaca visi, misi dan program. Loyalitas yang terbangun tidak didasarkan atas pertimbangan yang rasional kalkulatif atas kredibilitas seorang tokoh, melainkan transformasi loyalitas primordial. (KS)

PANTASKAH PAK HARTO DI-DEPONERING?

2008-01-14T16:01:00.000+07:00

Oleh: Dewi Adhitya S Koesno

Redaktur The Indonesia Now

Mantan penguasa orde baru Soeharto, kini lemah tak berdaya di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta sejak 4 Januari 2008 lalu, hampir seluruh organ tubuhnya tidak berfungsi lagi.

Komentar dari berbagai kalangan terus berdatangan, pro dan kontra seputar kondisi sakitnya Soeharto hingga sekarang masih saja hangat diperbincangkan. Pengampunan untuk Soeharto masih menjadi pertanyaan pantas atau tidak kasusnya di-deponering (penghentian penuntutan perkara pidana dikarenakan hal-hal tertentu yang oleh undang-undang-red).

Soal pengampunan Soeharto, Jaksa Agung Herdarman Supanji mengatakan hal tersebut merupakan wewenang Presiden. Untuk kasus mantan penguasa Orde Baru ini pengampunan tidak pas. Sebab, pengampunan merupakan proses dalam masalah politik serta hanya bisa diberikan melalui grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. "Mau diminta-minta, diubah dulu dong undang-undangnya. Mau pakai terobosan? Hukum kok diterobos-terobos. Tidak bisa."

Senada dengan Jaksa Agung, Ketua PP Muhammadiyah Chaidir Nasir juga tidak menyetujui deponering kasus Pak harto, "Penyelesaian kasus (deponering) bukan langkah yang tepat," katanya di Jakarta (13/1).

Menurut Chaidir, kesalahan yang dilakukan Soeharto merupakan bentuk dari filosofi kemanusian, yaitu lamanya kepemimpinan. Akibatnya ada celah-celah yang dimanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi dibalik kekuasaan Soeharto.

Atas dasar TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, disebutkan dalam Pasal 4 (Empat) bahwa Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia.

Untuk itulah beberapa kalangan menilai kasus Soeharto tak pantas untuk di-deponering. Meski memaafkan, namun proses hukum haruslah tetap dijalankan.

Banyak yang menghujat, namun banyak juga yang mendoakan. “Setiap orang kan juga pasti pernah punya salah, alangkah baiknya jika kita dapat memaafkan,” kata Quraish Shihab waktu menjenguk Soeharto di RSPP. Pernyataan Soeharto agar masyarakat memaafkan Soeharto juga diminta oleh kalangan pejabat serta sahabat yang menjenguk mantan penguasa Orde baru tersebut. “Marilah kita mendoakan Pak Harto supaya sembuh atau kalau pun tidak, semoga Khusnul Khotimah, biar bagaimanapun jasa beliau juga banyak terhadap bangsa ini” ujar Ketua DPP PAN Soetrisno Bachir.

Salah satu Putri Soeharto pernah berkata dengan lirih kepada para wartawan yang mewawancarainya “Bapak itu tidak pernah minta untuk jadi ‘Bapak Pembangunan’ tapi dia yang dipilih sendiri oleh masyarakat,” kata Siti Hediyati atau akrab disapa Titik Suharto.

Yang jadi pertanyaan sekarang kenapa saat Soeharto sedang sakit dan kondisi kritis orang-orang lebih tertarik mempermasahkan kasusnya, kok di saat sehat justru orang seakan melupakan masalah Pak Harto.

HUBUNGAN “BENCI TAPI RINDU” UMKM - PERBANKAN

2008-01-12T12:49:00.000+07:00

Oleh: Anis Adinizam
Redaktur The Indonesia Now

Meskipun akhir tahun ini sektor riil sudah mulai menggeliat, tapi masalah pengangguran dan kemiskinan selalu jadi sandungan untuk kinerja pemerintahan saat ini. Pengangguran dan kemiskinan hanya dapat diatasi dengan cara menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan sektor usaha kecil-mikro dan menengah (UMKM). Maka wajar jika sektor UMKM harus ‘dibela’ dan distimulasi pertumbuhannya.

Susahnya, ruang gerak UMKM di Indonesia malah kian sempit. Pertama karena memperoleh kredit usaha dari perbankan buat UMKM ternyata tidak semudah yang di gembar-gemborkan. Kedua, pemerintah cenderung membiarkan ‘pemangsaan sempurna’ Pasar Tradisional --yang sebagian besar termasuk ukuran UMKM-- oleh Pasar Modern yang merupakan pemain dengan kapital besar.

Instruksi Presiden (Inpres) No.6 Tahun 2007 menekankan pada empat aspek pokok yaitu peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan dan SDM, peningkatan peluang pasar dan reformasi peraturan untuk memberdayakan sektor UMKM.

Tenyata, porsi penyaluran kredit UMKM tahun 2007 menurun dari 99,5% menjadi 99,3% “Perbankan mulai melirik sektor usaha berat . Padahal sektor UKM seharusnya lebih diperhatikan karena sektor tersebut menyerap 96,1% dari jumlah tenaga kerja yang ada, sementara sektor usaha berat hanya menyerap 3,8-3,9 %” kata Ekonom Ichsanoodin Noorsy

Selama ini UMKM selalu berkeluh kesah sulitnya mendapat kucuran kredit, karena selain bunganya yang relative tinggi juga sulitnya persyaratan yang diterapkan dengan dalih faktor kehati-hatian perbankan (prudential banking). Sementara, perbankan membela diri dengan menuding UKM tidak memiliki kesungguhan dan daya juang untuk memenuhi segala persyaratan perbankan.

Ternyata, jumlah dana yang parkir di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) makin membludak. Pada 2007 tercatat dana SBI mencapai Rp 330 triliun dan diperkirakan akan terus melonjak. Fenomena ini makin memperkuat dugaan bahwa sebagian dana perbankan yang seharusnya dikucurkan menjadi kredit sektor rill justru diparkirkan di SBI.

Argumennya bisa saja, pertama, SBI adalah instrumen investasi yang relatif aman dan tentu saja menguntungkan buat perbankan atau kedua, sektor rill khususnya UMKM, tidak mampu menyerap kredit yang ditawarkan perbankan

Tapi, jika melihat posisi suku bunga SBI yang dipatok rata-rata 8 persen maka argumen pertamalah yang cenderung pas. “Harusnya bunga SBI maksimal 5 persen. Dengan begitu, perbankan akan mengucurkan kredit ke sektor riil, karena dengan menyimpan di SBI bunganya menjadi tidak menarik” saran Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta beberapa waktu lalu.

Disi lain, UMKM juga harus berbenah diri. Meningkatkan kualitas manajemen dan administrasinya, supaya setiap usulan pemohonan kredit yang diajukannya menjadi eligible dan bankable. Upaya pemberdayaan ini sudah diprakarsai oleh Pakar Ekonomi Prof. Mubyarto yang mengusulkan kehadiran lembaga Konsultan Keuangan Mitra Ekonomi Rakyat (KKMER ) untuk membantu pelaku ekonomi rakyat kita dalam memberikan usulan kredit sekaligus pemanfaatan, dan pengembaliannya, sejak 2004 lalu.

Yang pasti hubungan tidak harmonis antara UMKM dengan perbankan bukanlah hubungan yang ideal. Perbankan akan menghadapi kesulitan jika tak mampu menggulirkan dananya sesuai target yang diharapkan. Toh, bank juga harus memenuhi kewajiban membayar bunga kepada nasabah atau pihak ketiga lainnya. Di lain pihak, peranan perbankan selalu dibutuhkan oleh UMKM, karena untuk memperbesar kapasitas usahanya UKM tentu tidak bisa hanya mengandalkan modalnya sendiri.

UMKM dan perbankan….benci tapi rindu.

Negara Serumpun Tak Patut Menyakiti

2008-01-11T17:23:00.000+07:00

Oleh : Nurseffi Dwi Wahyuni

Redaktur The Indonesia Now

Kerikil-kerikil tajam selalu menghiasi hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia yang terjalin sejak puluhan tahun lalu. Mulai dari masalah perebutan pulau Sipadan, Ligitan dan blok Ambalat. Pengklaiman lagu rasa sayange, batik dan reog ponorogo serta kasus illegal logging yang dilakukan para cukong kayu Malaysia menambah daftar panjang pasang surutnya hubungan Indonesia dan Malaysia.

Sampai sekarang banyak masalah kedua negara yang belum terselesaikan dan bahkan hanya diendapkan. Misalnya masalah ketenagakerjaan. Sebuah organisasi peduli buruh migran, Migran Care mencatat sepanjang tahun 2007 Malaysia tercatat sebagai negara dengan kasus kematian buruh migran terbanyak asal Indonesia dengan jumlah 71 kematian atau 35 persen dari total 206 kematian buruh migran.

Selain itu Malaysia juga menjadi negara yang mengancam warga negara Indonesia dengan hukuman mati yakni 297 orang dan delapan orang diantaranya sudah dijatuhi vonis di Malaysia.

Menurut data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), jumlah tenaga kerja yang tersangkut perkara di Malaysia mencapai 1.1 juta orang dan perkara yang terdaftar menyangkut 800.000 orang.

Kasus-kasus kekerasan yang dialami tenaga kerja Indonesia (TKI), sebagian masih belum menemukan titik terang dalam proses hukumnya. Seperti kasus Nirmala Bonat, yang sudah dimulai sejak tahun 2004 dan masih belum rampung sampai sekarang.

Selain Nirmala, masih ada sederetan nama lain seperti, Ceriyati, Elena, Sanih Nur Wanih, Yudista Purwaningtyas, Darmilah, Dede Rosliyah, Parwati, Meriana Bulu, Suriani, Lilis Warsak, Kurniasih, Parsiti, YArsi dan Siswati yang dengan berbagai alas an berbeda hingga saat ini kasus-kasus mereka belum juga terselesaikan secara hukum.

Lobi-lobi yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah TKI masih belum optimal. Jika dibandingkan dengan negara lain, dalam masalah perlindungan TKI bisa dibilang kurang berani jika dibandingkan dengan Filipina. Pada kasus Sarah Balabagan di Uni Emirat Arab (UEA) beberapa tahun lalu, presiden Ramos langsung terbang ke Abu Dahabi dan melobi raja UEA.

Sebenarnya pemerintah tidak hanya berpangku tangan dalam masalah TKI ini. Selain melakukan berbagai lobi dan perjanjian, untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) buruh migran Indonesia, pemerintah mendirikan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (BNP2TKI) walaupun ratusan masalah masih terus terjadi.

Pada peringatan hari buruh internasional lalu, Ketua BNP2TKI, Jumhur Hidayat mengakui Indonesia memang lambat membangun visi buruh migran, sementara negara lain sudah lama memiliki visi tersebut.

Namun sebenarnya yang diperlukan kaum buruh migran Indonesia di Malaysia bukan hanya sekedar visi. Yang mereka butuhkan adalah ketegasan dari pemerintah untuk melindungi mereka. Bukan hanya secara teori atau diplomasi namun juga dalam hal implementasi. Hendaknya kunjungan Presiden SBY ke Malaysia hari ini bukan hanya kunjungan kenegaraan biasa tapi dijadikan sebuah momen yang tepat bagi seorang bapak negara untuk untuk memperjuangkan dan melindungi nasib 'pahlawan devisa'nya.

BIAYA 17,5 M TAK SEBANDING FITUR

2008-01-11T12:52:00.000+07:00

Oleh : Siti Rachmi Indahsari

Redaktur The Indonesia Now

Program pencanangan Visit Indonesia 2008 yang diresmikan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik akhir Desember 2007 lalu mendatangkan kontroversi terkait peluncuran situs my-indonesia.info sebagai worldwide tourist information center pendukung program tersebut.

Peluncuran situs ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan nusantara.

Namun, ada hal menarik dan cukup mencengangkan kalau berbicara tentang seputar pendanaan situs tersebut. Angka 17,5 M yang diambil dari Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk kegiatan pengembangannya.

Situs yang aktif mulai 6 Desember 2007 ini mengalokasikan 40 persen untuk promosi online maupun offline, 20 persen untuk workshop di beberapa daerah, serta 16 persen untuk pajak, dan sisanya untuk maintenance website, infrastuktur, dan biaya penerjemah.

Ketika reporter The Indonesia Now mencoba meminta komentar dari salah seorang web developer berdarah campuran Indonesia-Inggris Rizal Stuart Pickard yang tinggal di sebuah kota di London, Ia menyatakan ketertarikannya melihat situs tersebut.

Ia juga meminta beberapa rekannya untuk melihat website itu dan meminta tanggapannya sehingga paling tidak tercipta sebuah group opinion. “The website is a nice project. They all said it was a very bright and colorful site,” katanya.

Selain ungkapan pujian itu, Ia juga menyampaikan beberapa fitur yang memang harus di up-grade. Antara lain mengenai informasi peta yang tidak lengkap.

“The map is nice but it does not show enough, no roads or cities,” ujarnya.

Setelah saya mencoba menyelusuri peta di website tersebut, saya juga menemukan ketidaklengkapan informasi Indonesia. Selain itu, Ia juga menyarankan untuk membuat sebuah kolom testimonial yang memperbolehkan para 'ex' turis yang pernah datang ke Indonesia untuk menceritakan pengalamannya.

“A lot of travel website allows people or tourists to post there own blog or opinions on each place that they have traveled.” Tambahan fitur kamus sederhana, juga menjadi sorotan dia sebagai fitur yang patut ditambahkan pada website ini. “Also might helpful to put a little section with some translation words. For example Berapa – How Much, Where – Dimana. Just so that someone who cannot speak Indonesian can learn even just a little bit to help them when they travel..”

Namun, ketika disinggung mengenai ketertarikan dia untuk datang ke Indonesia setelah membuka website tersebut, dia cuma berkata kalau Ia datang ke Indonesia saya akan cari informasi di website yang infromasinya lebih lengkap. Nasib oh nasib…

Beberapa masukan kecil namun cukup berarti untuk perkembangan website tersebut. Terlihat kalau akumulasi biaya Rp 17,5 M belum sebanding dengan apa yang sudah dituangkan dalam website tersebut. Karena itu jangan sampai niat promosi negeri jadi plorotin negeri.

KEMANAKAH YANG MUDA???

2008-01-11T08:31:00.000+07:00

Oleh : Subhan Hardi

Redaktur The Indonesia Now

Melalui anaknya sendiri, Puan Maharani menyampaikan Megawati Soekarno Putri resmi menjadi calon tunggal PDIP untuk maju pada Pilpres 2009. Puan yang saat ini menjabat sebagai ketua Dewan Pemberdayaan Perempuan di partai yang dipimpin ibunya tersebut dengan lantang menyampaikan pesannya. Seraya menutup dengan pekikan merdeka, anak tunggal Megawati dan Taufik Kiemas inipun disambut dengan suara gemuruh para pendukung banteng bermoncong putih itu.

Hari ini, PDI Perjuangan memang sedang merayakan hari jadinya yang ke-35 tahun. Sebuah perjalanan yang cukup panjang telah dilalui. Bisa dibilang begitu karena PDI P sendiri telah menghadapi pasang surut dan gejolak dalam kehidupan berpartai. Megawati sendiri menyampaikan pesan tersebut dalam pidatonya. “Tidak mudah membangun partai yang sudah berumur 35 tahun ini. Terlebih dengan pemahan ideologi yang dianut,” ujar Mega.

Di sini, Mega jelas sekali menyampaikan sebuah doktrin yang sangat kuat kepada pendukungnya. Dan kini, doktrin itu menyentuh pada putrinya yang terjun dan mengikuti langkah dirinya. Ada apa ini? Mungkinkah secara implisit Megawati memang sedang mempersiapkan putrinya itu untuk menggantikan posisinya. Kita belum tahu. Tapi, harapan itu membayang ketika Mega sendiri menyampaikan tantangannya buat kaum muda untuk bergerak dan maju pada Pilpres 2009 mendatang. “Minimal berani menyebutkan nama, kemana kaum muda kok tidak muncul” katanya.

Isyarat dari perempuan kelahiran Yogyakarta 23 Januari 1947 ini, mungkinkah akan berdampak positif terhadap ruang politik yang saat ini terasa sempit. Sempit terhadap muka-muka lama yang tidak mau beranjak dari posisi juga singgasana kekuasaannya. Mega menyadari betul hal tersebut, meski dengan berat hati atau malah bersemangat dirinya kembali lagi ditempatkan pada posisi untuk menuju ke sana. Bicara politik, tentu sangat sulit untuk menjawabnya.

Harus diakui, popularitas Mega sebagai penerus dari trah Proklamator RI Soekarno masih sangat kuat. Terlebih setelah kekalahannya pada pemilu presiden 2004 oleh SBY dengan perbandingan (40 %-60 %) yang sekarang menjabat sebagai Presiden RI. Mega kini maju kembali untuk mengejar singgasananya yang lepas, tentu dengan evaluasi dan konsolidasi partai yang terus ia lakukan. Banyak yang berharap padanya, juga tokoh-tokoh lain yang ingin mencalonkan diri jadi presiden. Siapapun orangnya meski hingga hari ini belum ada yang berani mendeklrasikan diri. Di hari ulang tahun PDI Perjuangan hari ini artikulasi Mega semakin jelas membawa partainya menuju pertarungan yang sebenarnya pada pilpres 2009. Kita masih menunggu yang lain dan tentunya masih muka-muka lama seperti yang disebutkan Mega. Kemana yang muda?

ANGGARAN INFRASTRUKTURKU SAYANG...

2008-01-10T19:51:00.000+07:00

Oleh: Anis Adinizam

Redaktur The Indonesia Now

Hampir tak terbantah kalau pembangunan infrastruktur yang efektif dan terjaga kecepatannya -- khususnya ruas jalan, bandar udara dan dermaga-- dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang tak sedikit.

Kabinet Yudhoyono - Kalla jelas sadar dan berkomitmen untuk menjadikan percepatan infrastruktur sebagai strategi mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Ketika Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia (KKPPI) dan Bank Dunia menyebutkan angka 1300 triliun untuk membenahi kondisi infrastruktur di Indonesia maka lahirlah Infrastructure Summit I ( Februari 2005) dan II (September 2006) untuk menjaring investor.

Kurang dari dua tahun sisa pemerintah SBY-JK, tapi PR bidang infrastruktur masih menumpuk. Lalu, SBY-JK, Januari 2008 ini memutuskan meningkatkan anggaran secara signifikan untuk dua Departemen teknis yang mengurusi infrastruktur , yaitu Departemen Pekerjaan Umum (DPU) dan Departemen Perhubungan (Dephub).

Dibandingkan tahun 2007, anggaran DPU naik 41,1 persen menjadi 36,1 triliun dan Dephub naik 49 persen menjadi 16,7 triliun. Alokasi dana terbesar di DPU adalah untuk penambahan dan perbaikan ruas jalan termasuk jalan tol, sedangkan di Dephub untuk peningkatan kualitas moda transportasi udara dan laut.

Masalahnya bagaimana ‘menggugah’ aparat di kedua departemen tersebut agar bisa menyerap dengan cepat dana yang digelontorkan negara menjadi program-program yang bisa menggerakkan sektor riil dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat.

Tiga tahun terakhir ini daya serap anggaran, termasuk di DPU dan Dephub, bisa dibilang relatif rendah. Umumnya, disebabkan oleh perencanaan program yang kurang matang dan revisi atau penyesuaian program ditengah jalan. Hal ini mengurangi kualitas pelaksanaan anggaran, termasuk pemaksaan kegiatan secara terburu -buru pada akhir tahun, jadi tak aneh juga hasilnya tidak akan maksimal.

Sementara, pelaksanaan anggaran yang terkonsentrasi pada akhir tahun, juga membebani arus kas negara. Upaya stimulasi ekonomi juga tertunda, dan tekanan pengeluaran yang tidak seimbang dapat menimbulkan tekanan pada stabilitas ekonomi.

Tahun ini, seharusnya tak ada tempat lagi buat "kemalasan" penyerapan anggaran, apalagi cuma karena pejabat departemen takut jadi pimpinan proyek (pimpro) agar tak tersandung masalah hukum. Toh, waktu dua tahun seharusnya sudah cukup untuk beradaptasi karena dengan tata laksana Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pemerintah SBY-JK harus bergegas di waktu yang tersisa, karena rakyat rindu pada pasokan sembako yang lancar dan murah serta nyaman dan amannya menggunakan transportasi umum.

Jangan sampai nasib infrastruktur kita sudah jatuh lalu terus-terusan ketimpa tangga. Dan jangan juga nasib pembangunan infrastruktur di masa pemerintahn SBY-JK selalu masih dalam taraf nyaris tak terdengar…