Jejak Soeharto di Rumah Sakit

Berpulangnya Mantan Presiden Soeharto di usianya ke-86 tahun pada Minggu siang 27 Januari 2008 menjadi klimaks perjuangan Soeharto melawan serangan penyakit yang terus menderanya. Terutama setelah Soeharto dipaksa lengser dari jabatan presiden pada tahun 1998.

Sejak lengser dari jabatan Presiden pada 21 Mei 1998, Soeharto yang lahir di Desa Kemusuk, Argomulyo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 8 Juni 1921, telah beberapa kali dirawat di rumah sakit karena berbagai penyakit seperti, pendarahan usus, jantung, dan paru-paru.

Berikut riwayat kesehatan Sang Jenderal setelah beliau lengser

Tahun 1999

20 Juli 1999: Pasca-lengser dari jabatan Presiden, Soeharto masuk rumah sakit RSPP untuk yang pertama kalinya karena didiagnosa stroke ringan. Pada 30 Juli 1999, Tim Dokter Kepresidenan mengizinkan Soeharto pulang. Wajahnya masih pucat dan mengenakan baju gamis warna putih dan sarung ketika ia keluar dari RSPP pukul 10.50 WIB menggunakan kursi roda.

14 Agustus 1999: Tim Dokter yang memeriksa Soeharto di kediamannya di Jalan Cendana mendeteksi pendarahan di usus Soeharto. Ia kemudian dilarikan ke RSPP sekitar pukul 09:00 WIB.

Tahun 2000

10 Agustus 2000: Soeharto melakukan pemeriksaaan rutin di RSPP, khususnya pemeriksaan paru-paru.Pemeriksaan berlangsung Kamis pukul 21.15 WIB sampai 22.00 WIB. Setelah pemeriksaan, Soeharto segera pulang.

Tahun 2001:

24 Februari 2001: Soeharto kembali dirawat di RSPP untuk menjalani operasi usus buntu. Semula, mantan penguasa rezim Orde Baru ini hanya menjalani pemeriksaan (check up) rutin pada Sabtu pagi sekitar pukul 09.00 WIB, namun dokter di rumah sakit itu minta Soeharto dirawat inap untuk tiga sampai empat hari mendatang.

13 Juni 2001: Soeharto menjalani operasi pemasangan alat pacu jantung permanen RSPP. Dokter Ahli Bedah, Miftah Suryodiprojo, dan Ahli Jantung, dr Juniarti, menjelaskan bahwa operasi pemasangan alat pacu jantung ke dalam bagian dada depan Pak Harto berlangsung lancar. Operasi dilakukan mulai pukul 07:00 WIB sampai 08:00 WIB dengan dibantu oleh tim dokter dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Dengan dilengkapi alat pacu jantung yang berbentuk baterai kecil seberat 20 gram yang kemudian baterai itu dihubungkan dengan bilik kanan jantung Pak Harto menjadikan denyut jantung meningkat dibandingkan sebelumnya sekitar 26 kali per menit menjadi 70 kali per menit. Setelah pemasangan alat pacu jantung berhasil Soeharto meninggalkan RSPP pada 15 Juni sekitar pukul 09.15 WIB. Ia didampingi putra putrinya, antara lain Sigit Harjojudanto, Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut), Ny. Siti Hediyati (Titiek), Ny. Siti Hutami Hadiningsing (Mamiek), dan Bambang Trihatmodjo.

17 Desember 2001: Soeharto dirawat di Lantai VI Ruang F RSPP Pertamina. Ketua Tim Dokter Ahli Kepresidenan, Dr Kunendro, mengatakan bahwa Pak Harto menderita radang paru-paru, sesak nafas, dan panas. Namun karena usia Soeharto yang sudah tua menyebabkan penyakitnya menjadi lebih berat.

Tahun 2002

12 Agustus 2002: Tim Dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang ditunjuk sebagai tim independen untuk memeriksa kesehatan mantan Presiden Soeharto menyatakan, daya ingat penguasa Orde Baru itu sangat lamban dan kerapkali mudah kesal. Tim dokter RSCM yang dipimpin DR dr Akhmal Taher saat memberikan keterangan bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung saat itu, Barman Zahir, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), YW Mere, di pengadilan kasus korupsi HM Soeharto menyatakan, Pak Harto mudah kesal karena sering tidak mampu mengemukakan apa yang ada dipikirannya.

Soeharto juga mengalami kesulitan berbicara dan tidak mampu menjawab pertanyaan lebih dari empat kata. Soeharto juga mengalami kesulitan membaca, karena bila membaca lebih dari lima kata, maka pasti ada kata yang tertinggal, dan jika mampu membaca lebih dari empat kata pasti diikuti oleh pengulangan-pengulangan.

Pemeriksaan terhadap mantan Presiden itu merupakan perintah Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasinya yang memerintahkan JPU mengadakan pengobatan dan perawatan terhadap Soeharto sampai sembuh.

Apabila Soeharto sembuh, katanya, penguasa ia dihadapkan kembali ke persidangan dalam kaitan kasus penyalahgunaan dana yayasan yang dipimpinnya.

Tahun 2004

26 April 2004, Soeharto yang saat itu berusia 83 tahun menjalani perawatan di RSPP Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kesehatan (medical check up) lantaran masalah saluran pencernaan.

Soehardjo, salah seorang kerabat dekat keluarga HM Soeharto, mengatakan bahwa Pak Harto juga kelelahan setelah melakukan ziarah ke makam Ibu Tien Soeharto di Solo, Jawa Tengah, sehari sebelumnya.

Selain itu, Pak Harto sempat pula mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. "Di makam Ibu Tien, beliau sempat berjalan kaki menaiki tanjakan sekitar 250 meter, sehingga membuat kelelahan. Pihak keluarga pada sore ini memutuskan beliau menjalani check up dan rawat inap di rumah sakit yang mungkin hanya dua hari saja," ujarnya.

5 Mei 2004: Pak Harto kondisi kesehatannya membaik sehingga tim dokter mengijinkan pulang dari RSPP sekitar pukul 09.30 WIB. Ketua tim dokter pemeriksaan RSPP saat itu, Prof Dr Djoko Rahardjo, dan dr Winarni Hudoyo, mengatakan bahwa sakit pendarahan pada usus besar Pak Harto telah mengering.

Kandungan haemoglobin dalam darah Pak Harto telah normal 11 gram/deciliter (dl), sedang saat masuk perawatatan ke RSPP (26/4) kadar haemoglobin hanya 6 gram/dl.

Dr Winarni Sp.PD menambahkan, Pak Harto sejak masuk ke RSPP mengalami pendarahan pada usus besar, sehingga diberi transfusi darah untuk memulihkan kadar haemoglobin darah yang saat itu hanya 6 gram/dl, dan pada (2/5) telah mendekati normal 10 gram/dl.

Tahun 2005

7 Mei 2005: Soeharto telah tiga hari mendapat pengawasan secara intensif karena fungsi saluran pencernaannya terganggu. Anggota tim dokter RSPP yang menawasi secara intensif, Prof dr Bob Satyanegara, mengatakan bahwa kondisi mantan Presiden Soeharto saat itu sudah membaik.

Tim dokter yang menangani Pak Harto, antara lain dokter spesialis syarat, jantung, internis, radiologi, dan endoskopi.

11 Mei 2005: atau setelah dirawat selama tujuh karena pendarahan pada saluran pencernaan, Soeharto diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit. Ia meninggalkan rumah sakit sekira pukul 17.00 WIB, meskipun kondisinya masih belum sepenuhnya pulih.

Menurut keterangan tim dokter yang menangani Soeharto, saat itu pendarahan saluran pencernaan sudah dapat diatasi, HB sel darah merahnya sudah ada perbaikan, naik dari 7,00 gram persen menjadi 11,6 gram persen.

Namun demikian, tim dokter menyebutkan bahwa pemulihan organ-organ vital lainnya, yakni otak, jantung, paru-paru dan ginjal masih belum optimal, sehingga Pak Harto masih memerlukan perawatan intensif dan observasi yang ketat.

4 November 2005: Bertepatan hari kedua Lebaran 2005, tepatnya pada Jumat pukul 16.00 WIB, Soeharto dirawat RSPP karena mengalami pendarahan pada saluran pencernaan dan akibat pendarahan tersebut kadar hemoglobinnya menurun.

Tanggal 6 November 2005, sekitar pukul 09.25 WIB, Soeharto diperkenankan meninggalkan rumah sakit. Saat meninggalkan rumah sakit tersebut, Pak Harto yang mengenakan kemeja batik berwarna gelap itu menggunakan kursi sambil memegang tongkat, didampingi putri sulungnya, Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut).

Sementara itu, salah seorang dokter yang merawat mantan Presiden Soeharto, dr Haryanto Reksodiputro, kepada wartawan mengatakan bahwa kondisi Pak Harto sudah membaik setelah dua kali menjalani transfusi darah.

Tahun 2006

4 Mei 2006: Sekitar pukul 18.30 WIB, Pak Harto masuk RSPP untuk menjalani perawatan karena pendarahan usus, setelah dua hari sebelumnya sempat bertemu dengan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohammad, di kediaman keluarga Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta.

7 Mei 2006 anggota tim dokter Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), dr. Djoko Rahardjo, dokter yang menangani Pak Harto memasang klonoskopi untuk mencari sumber perdarahan. Pada 28 Mei 2006 kondisi Soeharto semakin membaik, dan 31 Mei 2006 diizinkan meninggalkan RSPP.


Tahun 2008

Awal tahun 2008, Jumat (4/12) pukul 14.15 WIB, Soeharto kembali harus dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) karena kadar hemoglobin rendah, tekanan darah turun dan ada penimbunan cairan sehingga tubuh membengkak. Penguasa Orde Baru (Orba) itu menempati ruang "president suite" Nomor 536 di lantai lima gedung RSPP.

Saat memberikan keterangan kepada pers pada Jumat malam, pejabat sementara Direktur RSPP, dr Djoko Sanjoto, mengatakan bahwa Presiden RI Periode 1966-1998 itu sejak lima hari yang lalu mengeluh tubuhnya lemas.

"Setelah diperiksa, ternyata kadar hemoglobinnya rendah, tekanan darahnya turun dan ada `oedem` atau penimbunan cairan sehingga tubuhnya membengkak," kata Sanjoto yang pada kesempatan itu didampingi Prof. Djoko Rahardjo, ketua tim dokter yang menangani Soeharto. Selama di dirawat di RSPP kondisi kesehatan Soeharto sangat fluktuatif. dan kondisinya selalu dalam keadaan kritis. Bahkan sejak hari kesembilan perawatannya, Soeharto mengalami kritis. Tiga organ vital yaitu jantung, paru-paru dan ginjal gagal bekerja. Dokter emasang alat Bantu pernapasan (ventilator) dan diberi obat tibur. Sejak itu, Soeharto mulai bergantung kepada alat-alat bantu medis untuk menunjang kehidupannya, baik untuk jantungnya, paru-paru maupun ginjalnya.

Pada 13 Januari, Soeharto kritis lagi. Semua fungsi organ mundur. Dokter menyatakan peluang sembuh pasiennya 50:50. Sepuluh hari kemudian kondisi membaik, seorang dokter menyatakan Soeharto bisa pulang dalam dua atau tiga hari lagi.

Hari ke-24, Minggu 27 Januari 2007 pukul 13:10 mantan Presiden Soeharto wafat. Dr Djoko Sanjoto, Pjs Direktur RSPP yang juga dokter yang ikut merawat Soeharto menyatakan, kematian Soeharto pada pukul ini disebabkan karena kegagalan multi organ (failure multy organ). "Ya jantung, ginjal dan paru-paru," kata dia. Infeksi yang telalu lama, lanjutnya, juga menjadi penyebab meninggal dalam keadaa tak sadarkan diri.

Tekanan darah terakhir Soeharto, kata Djoko, mencapai 60/30 mmHg. Menurut Djoko, dua hari yang lalu kondisi Soeharto memang sempat membaik. "Ia bisa mengangguk," kata dia.

Haryono Suyono, kolega Soeharto mengatakan Soeharto menutup usianya tanpa meninggalkan kata-kata terakhir. "Beliau tidak sadar diri, meninggal dengan sangat tenang," katanya dengan mata berkaca-kaca.Ia menambahkan, saat Soeharto wafat anak-anak Soeharto lengkap ada di sisi mantan Presiden RI Kedua ituLantunan tahlil, surat Yasin dan semua bacaan menyambut ajal dibacakan seluruh keluarga menjelang Soeharto menutup mata terakhir kalinya pada pukul 13:13. (Anis Adinizam)

Selengkapnya......

BIODATA : H.M. SOEHARTO

Nama Lengkap : Muhammad Soeharto

Tempat, Tanggal Lahir : Desa Kumusuk, Yogyakarta, 8 Juni 1921

Agama : Islam

Nama Ayah : Kertosudiro (Alm.)

Nama Ibu : Sukirah (Alm.)

Nama Istri : Siti Hartinah (Alm.)

Anak-anak :

1. Siti Hardianti Hastuti

2. Sigit Harjojudanto

3. Bambang Trihatmodjo

4. Siti Hediati Harijadi

5. Hutomo Mandala Putra

6. Siti Hutami Endang Adiningsih

Soeharto kecil tumbuh di desa Kemusuk dan mulai bersentuhan dengan dunia pendidikan diusianya yang ke delapan tahun. Semula Soeharto mengeyam pendidikan di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean.

Kemudian pindah ke SD Pedes, lantaran ibunya dan ayah tirinya, Pak Pramono pindah rumah, ke Kemusuk Kidul. Namun, Pak Kertosudiro lantas memindahkannya ke Wuryantoro. Soeharto dititipkan di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawirowihardjo, seorang mantri tani. Cita-cita menjadi prajurit akhirnya kesampaian, Soeharto terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Pada 5 Oktober 1945 beliau resmi menjadi anggota TNI.

Seorang anak pegawai Mangkunegara Siti Hartinah atau Ibu Tien mampu menarik perhatian Soeharto. Dilangsungkanlah perkawinan Letkol Soeharto dan Siti Hartinah tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Pada saat melangsungkan pernikahannya, Soeharto berusia 26 tahun dan Siti Hartinah 24 tahun.

Karir gemilangnya di dunia militer terbukti ketika dia berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda pada tahun 1949. Beliau juga pernah menjadi Pengawal Panglima Besar Sudirman. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Mandala (pembebasan Irian Barat). Dan puncaknya terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965, meletus G-30-S/PKI Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Pangad, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno.

Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya, mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS, Maret 1967, menunjuk Pak Harto sebagai Pejabat Presiden, dikukuhkan selaku Presiden RI Kedua, Maret 1968.

Kemudian, karir politiknya terus berkembang. Kursi presiden beliau raih melalui enam kali pemilu yang selalu dimenangkannya. Tiga dasa warsa lebih beliau pimpin bangsa ini, kemajuan dalam bidang pembangunan sudah beliau torehkan. Begitu banyak perhargaan yang Pak Harto raih melalui prestasinya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Diantaranya Bintang RI klas I, Bintang Maha Putra klas I, Penghargaan Kependudukan PBB (United Nations Population Award - UNPA, Medali emas Uniesco Avicenna (Pendidikan), dll. Pada 21 Mei 1998 lalu melalui hantaman palu reformasi, penguasa Orde Baru ini akhirnya memilih mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia.

Dan kini setelah melalui masa sakitnya selama 24 hari, sang Pemimpin Bangsa telah pergi untuk selama-lamanya menuju keharibaan-Nya, hanya iringan doa yang dapat kami panjatkan. Selamat Jalan Bapak Haji Muhammad Soeharto….(Mimie)

Selengkapnya......

ULASAN POLITIK

POLITIK DAN KADERISASI PEMIMPIN NASIONAL

Oleh : Ahmad Qisa'i
Lembaga Riset Informasi

Pada bulan Mei tahun 1998, tonggak demokrasi di Indonesia resmi ditancapkan. Mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan menandai dimulainya babak baru kehidupan politik di negeri ini. Harapan akan terciptanya kehidupan politik nasional yang demokratis begitu kuat menancap dibenak publik. Euforia politik yang mewarnai masa-masa itu diwujudkan melalui pendirian partai politik yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Semua berlomba untuk mengisi kevakuman pemimpin nasional.

Di dalam ilmu politik, partai politik mempunyai peranan yang sangat besar di dalam menjamin kelancaran proses politik di dalam sebuah sistem demokrasi perwakilan. Partai politik merupakan agen demokratisasi di dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Dalam definisinya, partai politik adalah kumpulan orang-orang yang terikat oleh ideologi tertentu dan mempunyai tujuan kolektif untuk memenangkan pertarungan kekuasaan melalui pemilihan umum. Menjadi penguasa adalah tujuan utama didirikannya sebuah partai politik.

Sebagai agen demokrasi, partai politik mempunyai tugas yang tidak ringan. Selain mempunyai tujuan utama untuk memenangi pertarungan perebutan kekuasaan, partai politik mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan pendidikan politik kepada publik, sosialisasi kebijakan pemerintah dan juga kaderisasi pemimpin melalui proses rekrutmen politik.

Semua tanggung jawab ini sangat penting untuk bisa diemban dengan baik oleh partai politik apabila proses demokratisasi di Indonesia benar-benar bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dua pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis (tahun 1999 dan 2004) telah menjadi tempat seleksi alam bagi partai politik. Partai yang besar dan kuat akan tetap hidup sementara yang kecil dan lemah (partai gurem) akan tersingkir dengan sendirinya. Terbukti, dari puluhan partai politik yang ada, hanya ada beberapa partai politik yang berhasil memenuhi ambisinya untuk memenangi pertarungan perebutan kekuasaan. Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, PAN, PKS dan Partai Demokrat adalah tujuh partai politik yang berhasil mendominasi peta politik nasional di badan legislatif dan eksekutif.

Kemenangan ini bukan otomatis berarti selesainya tugas partai politik. Kemenangan di dalam pemilihan umum hanyalah langkah awal dari proses yang panjang. Penyaluran aspirasi konstituen dan merubahnya menjadi kebijakan publik yang bertanggung jawab menjadi tugas utama para pemegang kekuasaan. Selain itu, ada tugas yang tak kalah penting yang harus diemban oleh partai politik: kaderisasi pemimpin masa depan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, salah satu tugas utama partai politik adalah melakukan kaderisasi pemimpin masa depan melalui proses rekrutmen politik. Tugas ini sangat penting untuk dilakukan demi menjaga kesinambungan kepemimpinan dari satu generasi ke generasi yang lain. Apabila proses kaderisasi ini macet, maka transfer kepemimpinan dari generasi tua kepada generasi yang lebih muda juga akan macet.

Survei nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Riset Informasi (LRI) pada bulan Desember 2007 lalu (johanspolling) berusaha memotret peran partai politik di dalam menjalan fungsinya sebagai agen demokrasi. Peranan ketua umum tujuh partai politik yang selama ini mendominasi peta politik nasional dalam melakukan kaderisasi di partai politik yang mereka pimpin dijadikan tolok ukur keberhasilan proses kaderisasi pemimpin nasional di Indonesia.

Di dalam survei ini, responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap peranan yang dimainkan oleh ketua umum partai politik dalam melakukan kaderisasi pemimpin nasional (1 nilai terburuk, 9 nilai terbaik). Hasilnya adalah sebagai berikut:



Mayoritas responden memberikan nilai rendah kepada semua ketua umum partai politik (tujuh partai politik: Partai Golkar, PDIP, PKB, PKS, PPP, PAN, Partai Demokrat) dalam mempersiapkan kader pimpinan nasional melalui partai politik yang mereka dipimpin.

Meskipun survei yang dilakukan oleh LRI ini adalah snapshot survey, tetapi dari hasil suvei ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kemandegan proses kaderisasi di dalam partai politik sehingga menimbulkan krisis kepemimpin nasional. Inilah yang menyebabkan langkanya pemimpin nasional alternatif yang bisa dipilih rakyat. Rekrutmen politik yang menjadi salah satu tugas penting partai politik gagal dilakukan. Para ketua umum partai lebih mementingkan penyelamatan posisi masing-masing tanpa memikirkan langkah-langkah tepat untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin masa depan melalui partai politik yang mereka pimpin.

Hasil survei ini juga bisa diartikan sebagai adanya sikap elitis yang kuat di kalangan para pemimpin partai sehingga mereka sulit menerima kemunculan wajah-wajah baru yang mungkin mempunyai potensi besar untuk menjadi pemimpin nasional di masa depan. Tokoh-tokoh muda tidak muncul dan elitisme ini pada akhirnya hanya memunculkan kembali tokoh-tokoh lama dengan menggunakan kemasan baru.

Kemandegan proses kaderisasi di dalam partai politik ini telah menimbulkan kekecewaan yang dalam di banyak kalangan. Kekecewaan ini diwujudkan dengan pembentukan partai-partai politik baru dan munculnya wacana calon perseorangan ditengah keinginan kolektif untuk membangun sebuah sistem demokrasi perwakilan yang memposisikan partai politik sebagai satu-satunya agen perubahan. Mahkamah Konstitusi pun mengamininya dengan mengeluarkan keputusan yang mendukung munculnya calon perseorangan di dalam proses politik di Indonesia.

Untuk itu, sangat perlu dan mendesak bagi partai politik, terutama para ketua umumnya, untuk segera memikirkan langkah-langkah strategis yang bisa merubah keadaan ini. Mereka harus segera melakukan perombakan mendasar terhadap sistem rekrutmen politik di dalam partai politik yang mereka pimpin sehingga bisa mendukung proses kaderisasi pemimpin nasional.

Keberhasilan partai politik dalam melakukan proses rekrutmen politik yang bisa menghasilkan kader-kader muda yang handal akan dengan sendirinya menghapuskan kekecewaan publik. Selanjutnya, wajah-wajah baru akan muncul dan siap untuk menggantikan posisi generasi lama. Dengan begitu, kesinambungan kepemimpinan nasional bisa terjaga dan proses demokratisasi di Indonesia akan bisa berjalan dengan baik demi untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wallahua'lam.

Selengkapnya......

Pemimpin yang Jujur, Panacea Masalah Bangsa

Karim Suryadi
Lembaga Riset Informasi, Jakarta

Rentetan masalah yang mendera bangsa makin menyadarkan rakyat Indonesia tentang perlunya kehadiran sosok pemimpin yang negarawan. Sosok pemimpin yang tidak biasa karena dibekali penguasaan pengetahuan teoretis dan praktis tentang bidang yang menjadi kewenangannya.

Jauh dari sekedar berwacana, pemimpin yang negarawan mampu mengambil langkah nyata karena ia memiliki keterampilan politik praktis (seperti kamampuan mempersuasi dan keahlian retorika), serta berkarakter kuat. Meski menyadari di mana ia berdiri, pemimpin yang negarawan tidak akan terjebak oleh kekinian dan terjerat kepentingan jangka pendek.

Ibarat terapist, seorang negarawan bukan hanya memiliki pengetahuan tentang hakikat masalah dan solusi terbaik untuk menyelesaikannya, tetapi secara jitu mampu melakukan tindakan penyelesaian secara tuntas. Ibarat seorang terapist, pemimpin yang negarawan pun mampu membedakan pengobatan yang menyembuhkan dari tindakan medis yang mempercepat kematian.

Sebagai hasil konstruksi budaya, karakter yang dilekatkan kepada figur negarawan ditentukan oleh pandangan dunia (world view) para pengikutnya. Ke dalamnya termasuk tata nilai yang tumbuh dan melatari kehidupan sosial para warganya.

Bagi masyarakat Indonesia, kejujuran dinilai sebagai karakter terpenting pemimpin nasional melebihi kecerdasan, wawasan luas, bahkan kemampuan menjadi inspirator bagi bangsa karena beragam persoalan diyakini muncul akibat salah urus, bahkan manipulasi yang menyuburkan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pemimpin yang jujur terhadap kekurangan dirinya, lebih disukai ketimbang tokoh yang cerdas namun bermoral buruk. Tanpa kejujuran kecerdasan bisa digunakan untuk membodohi rakyat.

Survey yang dilakukan johanspolling terhadap 1600 responden yang dijaring secara multistage cluster sampling dari populasi penduduk Indonesia yang telah berusia 15 tahun pada minggu ketiga Desember 2007 mengungkapkan preferensi masyarakat tentang karakter pemimpin nasional. Dalam pandangan responden, karakter pemimpin nasional yang dikehendaki berturut-turut mengutamakan kejujuran dalam mencapai tujuan bangsa, memiliki kecerdasan, berwawasan luas dan memiliki pandangan jauh ke depan, menjadi inspirator bagi bangsa, tegas dan cermat dalam mengambil keputusan, kemampuan menjaga harkat dan martabat bangsa, motivator yang handal, dan mampu membangkitkan daya juang rakyat.

Kejujuran dipandang sebagai panacea beragam persoalan yang menghimpit bangsa. Namun jujur saja tidak cukup, pemimpin nasional diharapkan memiliki kecerdasan, wawasan luas, dan pandangan jauh ke depan yang memberinya kemampuan membedakan sesuatu yang mungkin dari sekedar perjudian politik belaka. Dalam khasanah politik, karakter inilah yang disebut prudence (atau phronesis dalam terminologi Aristoteles).

Hasil survei johanspolling minggu ketiga Desember 2007 mengungkapkan sebagian besar masyarakat masih melekatkan cap negarawan kepada Presiden RI pertama, Soekarno. Mayoritas responden menilai bagus dalam semua karakter yang dinisbatkan sebagai kenegarawanan.

Dalam pandangan responden, tidak ada penerus yang melampaui derajat kenegarawanan Soekarno. Kendati demikian, sebagian responden mencatat beberapa karakater menonjol dalam figur tertentu. Susilo Bambang Yudhoyono dinilai oleh sebagian besar responden menonjol dalam hal kejujurannya, kecerdasannya, berwawasan luas dan berpandangan jauh ke depan, serta menjaga harkat dan martabat bangsa. Habibie dikesani menonjol dalam hal kecerdasan dan keluasan wawasannya. Sementara Soeharto terpatri dalam memori publik sebagai pemimpinan nasional yang tegas dan cermat dalam mengambil keputusan.

Preferensi masyarakat tentang karakter pemimpin nasional yang negarawan konsisten dengan kebutuhan untuk mengukuhkan landasan moral kepemimpinan nasional. Agama sebagai muara dari segala kebajikan dipandang sebagai kriteria penting dalam memilih pemimpin yang jujur. Kebutuhan untuk mengukuhkan landasan moral kepemimpinan nasional tersirat dari melemahnya pandangan dikotomis yang selama ini menjadi nucleus budaya politik Indonesia. Hal ini terungkap dalam bagian lain data yang dihimpun johanpolling. Segregasi pemimpin yang berusia tua versus muda, berlatar belakang sipil atau militer, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan pandangan dikotomis tentang asal-usul pemimpin yang berasal dari Jawa versus luar Jawa tidak sepenting latar belakang Islam-non Islam.

Selain menunjukkan tetap pentingnya menjadikan agama sebagai fundamental nilai-nilai kepemimpinan nasional, data ini mengisyaratkan bahwa koeksidensi antara politik dan agama masih akan tetap mewarnai praksis politik Indonesia dalam lima atau sepuluh tahun ke depan.

Kemunculan partai politik yang mengusung ideologi, atau sekedar simbol-simbol agama masih akan meramaikan wacana politik Indonesia. Namun karena tidak semua responden menganggap penting dikotomi Islam-non Islam dalam memilih pemimpin nasional, perdebatan tentang Islam politik pun diyakini masih akan mewarnai wacana politik Indonesia dalam satu dua dekade ke depan.

Lebih dari itu, dalam Pemilu 2009 publik (sekali lagi) dituntut kedewasaanya dalam menyikapi manipulasi simbol agama untuk kepentingan politik. Alih-alih menghadirkan substansi nilai-nilai keagamaan, kecenderungan manipulasi penampilan simbolik akan tetap dominan sebab seorang politisi lebih sering dinilai dari bagaimana cara mereka tampak, dan bukan dari apa yang sesungguhnya mereka lakukan.

Kemenonjolan tokoh yang dinisbatkan sebagai ikon partai pun masih akan terjadi. Selain belum terlembagakannya budaya komunikasi yang egaliter, penokohan akan sulit dihapuskan dalam waktu dekat sebab para pemilih bukan pembaca visi, misi dan program. Loyalitas yang terbangun tidak didasarkan atas pertimbangan yang rasional kalkulatif atas kredibilitas seorang tokoh, melainkan transformasi loyalitas primordial. (KS)

Selengkapnya......

PANTASKAH PAK HARTO DI-DEPONERING?

Oleh: Dewi Adhitya S Koesno

Redaktur The Indonesia Now

Mantan penguasa orde baru Soeharto, kini lemah tak berdaya di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta sejak 4 Januari 2008 lalu, hampir seluruh organ tubuhnya tidak berfungsi lagi.

Komentar dari berbagai kalangan terus berdatangan, pro dan kontra seputar kondisi sakitnya Soeharto hingga sekarang masih saja hangat diperbincangkan. Pengampunan untuk Soeharto masih menjadi pertanyaan pantas atau tidak kasusnya di-deponering (penghentian penuntutan perkara pidana dikarenakan hal-hal tertentu yang oleh undang-undang-red).

Soal pengampunan Soeharto, Jaksa Agung Herdarman Supanji mengatakan hal tersebut merupakan wewenang Presiden. Untuk kasus mantan penguasa Orde Baru ini pengampunan tidak pas. Sebab, pengampunan merupakan proses dalam masalah politik serta hanya bisa diberikan melalui grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. "Mau diminta-minta, diubah dulu dong undang-undangnya. Mau pakai terobosan? Hukum kok diterobos-terobos. Tidak bisa."

Senada dengan Jaksa Agung, Ketua PP Muhammadiyah Chaidir Nasir juga tidak menyetujui deponering kasus Pak harto, "Penyelesaian kasus (deponering) bukan langkah yang tepat," katanya di Jakarta (13/1).

Menurut Chaidir, kesalahan yang dilakukan Soeharto merupakan bentuk dari filosofi kemanusian, yaitu lamanya kepemimpinan. Akibatnya ada celah-celah yang dimanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi dibalik kekuasaan Soeharto.

Atas dasar TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, disebutkan dalam Pasal 4 (Empat) bahwa Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia.

Untuk itulah beberapa kalangan menilai kasus Soeharto tak pantas untuk di-deponering. Meski memaafkan, namun proses hukum haruslah tetap dijalankan.

Banyak yang menghujat, namun banyak juga yang mendoakan. “Setiap orang kan juga pasti pernah punya salah, alangkah baiknya jika kita dapat memaafkan,” kata Quraish Shihab waktu menjenguk Soeharto di RSPP. Pernyataan Soeharto agar masyarakat memaafkan Soeharto juga diminta oleh kalangan pejabat serta sahabat yang menjenguk mantan penguasa Orde baru tersebut. “Marilah kita mendoakan Pak Harto supaya sembuh atau kalau pun tidak, semoga Khusnul Khotimah, biar bagaimanapun jasa beliau juga banyak terhadap bangsa ini” ujar Ketua DPP PAN Soetrisno Bachir.

Salah satu Putri Soeharto pernah berkata dengan lirih kepada para wartawan yang mewawancarainya “Bapak itu tidak pernah minta untuk jadi ‘Bapak Pembangunan’ tapi dia yang dipilih sendiri oleh masyarakat,” kata Siti Hediyati atau akrab disapa Titik Suharto.

Yang jadi pertanyaan sekarang kenapa saat Soeharto sedang sakit dan kondisi kritis orang-orang lebih tertarik mempermasahkan kasusnya, kok di saat sehat justru orang seakan melupakan masalah Pak Harto.

Selengkapnya......